Rakyat Miskin Lampung Protes Kelangkaan Gas Elpiji

Kamis, 16 Mei 2013 | 16:22 WIB  

Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) memprotes kelangkaan gas elpiji di kantor Gubernur Lampung, Kamis (16/5/2013)

Sedikitnya 50-an ibu-ibu yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) bersama dengan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menggelar aksi massa di kantor Gubernur Lampung, Kamis (16/5/2013).
Dalam aksinya, SRMI dan LMND memprotes kelangkaan gas elpiji ukuran 3 kilogram dan 12 kilogram di hampir semua wilayah di Lampung dalam seminggu terakhir. “Kami menuntut agar Gubernur Lampung segera turun tangan mengatasi kelangkaan ini,” kata Koordinator Aksi,   Rizma Yanthi, saat menyampaikan orasinya.
Menurut Rizma, akibat kelangkaan gas elpiji tersebut, rakyat terpaksa mengantre lama dan terkadang terjadi kericuhan. Selain itu, sebagai konsekuensi kebijakan konversi energi beberapa tahun lalu, rakyat tidak punya alternatif lain untuk bahan bakar.
“Minyak tanah sangat terbatas dan harganya sangat mahal. Sementara bahan bakar kayu susah didapatkan. Rakyat nyaris tidak punya pilihan dalam situasi seperti ini,” katanya.
Rizma mendesak Gubernur Lampung, Sjahroedin ZP, agar serius mengatasi persoalan ini dengan mengupayakan adanya penambahan kuota gas elpiji untuk masyarakat dan menjamin harga elpiji di pasaran tetap sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).
Tak lama setelah massa aksi menggelar aksinya, yakni sekitar pukul 12.00 WIB, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Tamben) Provinsi Lampung, Prihartono, datang menemui massa aksi.
Oleh massa aksi, Prihartono diminta duduk di tengah-tengah massa sebelum memulai dialog. Ia pun terpaksa memenuhi permintaan itu. Kepada massa, Kadis Pertambangan dan Energi Lampung itu mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung sudah memperkirakan akan terjadinya kelangkaan gas LPG tabung 3 kg di pasaran sejak bulan Maret lalu.
Namun, kata dia, Pemprov berupaya mengantisipasinya dengan meminta penambahan kuota 40 % lebih banyak dari tahun sebelumnya. “Tapi pemerintah pusat justru malah mengurangi pasokan gas untuk Lampung,” ungkapnya.
Ia juga menuding kelangkaan gas elpiji di lampung juga didorong oleh aksi para spekulan. Untuk mengatasinya, Prihartono menjelaskan,  Pertamina dan Pemkab/Pemkot sudah mulai melakukan operasi pasar dengan patokan harga eceran tertinggi Rp.13.650. “Kami harap masyarakat bisa bersabar,” pintanya.
Mendapat penjelasan itu, massa aksi menyatakan tidak puas. Rakhmad Husein, deputi politik PRD Lampung yang turut hadir di aksi itu, menimpali penjelasan Kadis Pertambangan dan Energi Lampung itu. “Yang jelas, dalam beberapa tahun terakhir rakyat dibuat bergantung pada gas LPG sebagai bahan bakar utama bagi rumah tangga dan usaha mikro,” katanya.
Menurut dia, kelangkaan gas itu seharusnya tidak perlu terjadi jikalau tatakelola migas kita tidak pro-neoliberal. “Kita ini punya sumber gas yang melimpah. Bahkan, menjadi eksportir gas terbesar di dunia. Tetapi rakyat sendiri menjerit-jerit kekurangan gas,” paparnya.
Rakhmad menegaskan, saat ini kekayaan gas Indonesia hanya dikangkangi oleh 6 perusahaan asing. Akibatnya, gas tersebut tidak digunakan untuk melayani kebutuhan dalam negeri, tetapi justru diekspor murah ke negara lain dan keuntungannya masuk ke kantong perusahaan asing.
Dalam aksinya, sebagai simbol protes, aktivis LMND dan SRMI menggelar aksi teatrikal, yang menggambarkan betapa sulitnya rakyat mencari gas LPG tabung 3 kg di pasaran.
Saddam Cahyo