Kamis, 12 Januari 2012 | 12:25 WIB
Opini
Oleh : Saddam Cahyo
Beberapa bulan terakhir terjadi dinamika yang sangat cepat di tengah-tengah berbagai spektrum gerakan mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia.
Salah satunya adalah meninggalnya Sondang Hutagalung (22), mahasiswa tingkat akhir Universitas Bung Karno, pada 10 Desember 2011 lalu, setelah tiga hari meregang nyawa di RSCM dengan 98% luka bakarnya. Ia melakukan melakukan aksi heroik dengan membakar diri di depan Istana Negara.
Tak urung kejadian ini segera menjadi wacana ‘panas’ ditengah masyarakat luas dan dan beragam penilaian pun muncul. Banyak pihak bersikap mendukung dan menggelar solidaritas untuk Sondang. Mereka seolah ‘terbakar’ oleh api semangat dan kekecewaan Sondang atas morat-maritnya kondisi bangsa ini. Tapi, tak sedikit pula yang menganggap tindakan Sondang sebagai tindakan konyol. Bahkan, ada pihak yang tak segan menganggap ini dampak gangguan psikologis kejiwaan.
Memaknai Aksi Sondang
Emile Durkheim dalam karyanya ‘Le Suicide’ (1897) berusaha menjelaskan adanya keteraturan pola bunuh diri seseorang dan berbagai latarnya. Durkheim, misalnya, berbicara tentang konsep bunuh diri altruistik dalam masyarakat yang punya ikatan sosial yang kuat. Biasanya, bunuh diri seperti ini dilakukan sebagai bentuk pengorbanan untuk kelompok dan itu dilakukan ketika kekacauan melanda masyarakatnya.
Berangkat dari pemahaman di atas, kita bisa memahami bahwa aksi bakar diri Sondang merupakan aksi politik yang sadar dan terencana. Ia memilih istana negara, simbol dari rejim yang dianggap gagal, sebagai sasaran aksinya. Selain itu, aksinya dilakukan dilakukan menjelang dua momentum besar: peringatan hari anti-korupsi dan hari HAM sedunia.
Terlebih lagi, dari berbagai informasi di status facebook-nya, pesan singkat kepada kawannya, dan latar-belakangnya sebagai penggiat HAM, Sondang tentu mengetahui dengan detail tentang aksi bakar diri seorang anak muda yang memicu revolusi di Tunisia dan Mesir.
Tetapi, terkait dampak politis dari aksi Sondang, ada dua persoalan yang muncul: Pertama, lemahnya reaksi kritis dari mayoritas mahasiswa dalam menyambut tindakan heroik Sondang. Kedua, munculnya upaya pengsakralan sosok Sondang, sebagai martir perubahan, yang justru mereduksi pesan luas yang hendak disampaikannya. Pengsaklaran ini, misalnya, mengundang respon negatif dari kalangan masyarakat yang kurang setuju dengan pilihan metode aksinya.
Sementara itu, Abi Hernanda Manurung (25), seorang mahasiswa Universitas Asahan, memanjat tower komunikasi di stasiun KA Kisasan Sumatera Utara (sumber: SCTV, 30/12). Aksi Abi ini ditujukan untuk solidariras Sondang dan sekaligus mengecam kegagalan pemerintahan kabupaten Asahan dalam menaikkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam aksinya itu, aksi berteriak-teriak di atas tower dan membentangkan spanduk berukuran besar. Sementara kawan-kawannya sibuk membagi selebaran kepada warga yang berkumpul saat melihat kejadian itu.
Dari kedua aksi ini, saya teringat istilah salah seorang pemimpin Revolusi Rusia, Leon Trosky, yaitu: Heroisme Pasifistik. Saat itu, Trotsky menanggapi metode gerakanahimsa yang dilakukan Mahatma Gandhi saat melawan imperialisme Inggris di India. Namun, agar menjadi ekspresi puncak dari ledakan akumulatif kemarahan rakyat atas suatu kondisi penindasan tertentu, setiap aksi Heroisme Pasifistik harus diletakkan pada prasyarat material yang objektif. Dengan demikian, aksi tersembut akan mendapat sambutan progresif dari massa rakyat yang terwakili ekspresinya.
Gerakan Konkret
Hal yang berbeda justru terjadi di Bima, Nusa Tenggara Barat. Di sana, mahasiswa yang kecewa dengan pemerintahan yang pro-modal asing, memilih melebur dalam perjuangan massa yang tindas sangat kejam oleh kolaborasi penguasa lokal dan pemilik modal. Dalam perjuangannya, meski menempuh model yang berbeda dengan Sondang, gerakan rakyat di Bima juga membawa duka: tiga pemuda gugur dalam perjuangan.
Tapi, dari berbagai uraian di atas, ada satu hal yang perlu dicatat: kondisi sosial-ekonomi-politik di Indonesia saat ini sangat berbeda dengan era Gandhi di India, juga dengan kondisi di Tunisia dan Mesir. Indonesia memiliki kekhususan kontradiksi di dalam masyarakatnya.
Indonesia, misalnya, sedang tidak dalam kondisi ekonomi politik klimaks dan tinggal menunggu waktu untuk diledakkan, sebagaimana pengalaman perjuangan melawan rejim Orde Baru dulu. Selain itu, gempuran neoliberalisme telah menghancurkan berbagai bentuk ikatan solidaritas. Rakyat kita benar-benar ter-fragmentasi dan mengalami disorganisasi sosial.
Berangkat dari situasi itu, menurut saya, hal yang paling mungkin dilakukan gerakan mahasiswa adalah merekonstruksi semangat gotong-royong. Dalam bentuk praktis, misalnya, adalah terbangungnya front persatuan di kalangan gerakan mahasiswa. Dan, selanjutnya adalah mendorong front multi-sektor.
Juga, yang tatkala pentingnya, mahasiswa sebagai intelektual organik mesti menceburkan diri dalam pembangunan gerakan rakyat. Sebab, pengalaman di berbagai tempat mengajarkan: neoliberalisme hanya bisa diruntuhkan oleh rakyat yang terorganisr dan teradikalisasi.
Penulis Aktivis Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Wilayah Lampung
*) Tulisan ini sudah dimuat di harian LAMPUNG POST, edisi 10 Januari 2011, dengan Judul ”Aksi Sondang dan Gerakan Mahasiswa”. Tulisan ini adalah versi asli penulis.
