Laporan : Togar Harahap dan Saddam Cahyo
BO (Lampung) : Kamis sore (5/1) sekitar pukul 16.00 WIB sekitar 20an aktivis pergerakan mahasiswa mendatangi sekretariat AJI (Aliansi Jurnalis Independen) di bilangan Perintis Kemerdekaan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, mereka yang terdiri dari GMKI, LMND, PMKRI, PMII, HUMANIKA, GMNI, KMHDI dan KAMMI bermaksud menyelenggarakan konferensi pers mengenai hasil diskusi evaluasi kritis pemerintahan awal tahun 2012.
“Sejak akhir tahun kemarin, kami sudah menginisiasikan beberapa kali agenda bersama guna mengevaluasi berbagai kebijakan Pemerintah dan persoalan Kebangsaan selama ini sebagai bahan refleksi kita semua, seluruh rakyat Indonesia di awal tahun 2012 ini dan meski saat ini belum mampu merangkul seluruh kalangan gerakan mahasiswa, kami harap upaya ini dapat menjadi awalan aliansi strategis yang lebih luas guna membangun persatuan nasional.” Ujar Falentinus Andi Ketua PMKRI Lampung saat membuka acara.
Isnan Sukhi, Ketua LMND Lampung menjabarkan, “Sejauh ini begitu banyak kemelut yang kita hadapi, dari tahun ketahun rupanya malah kterpurukan di bidang ekoomi, sosial, politik dan budaya semakin menyiksa bangsa ini, hal ini tidak terlepas dari lemahnya kepemimpinan rezim SBY-Boediono maupun Rezim di daerah sepeerti Sjachroedin di Lampung untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, belakangan yang mencuat selain persoalan kemiskinan struktural yang tek kunjung diatasi adalah meledaknya konflik agraria diberbagai daerah dan kejahatan HAM sebagai buah pahitnya, ini semakin menampakkan betapa tersudutnya posisi rakyat dimata hukum dan Pemerintah yang lebih memilih memperlacar gempuran investasi , maka kami nilai bahwa persoalan sengketa agraria terutama yang terkait konflik rakyat-korporasi harus serius dituntaskan dengan menegakkan kembali reforma agraria nasional dan meneguhkan niat membangun kedauatan rakyat yang diamanatkan pasal 33 UUD’45” terangnya.
Hal senada disampaikan Benny Hutapea Ketua GMKI Lampung, “Menurut kami menyikapi pemerintahan maupun kondisi bangsa dari tahun ke tahun dan terutama di 2011 kemarin hanya dapat diungkapkan dengan satu kata; memperihatinkan, pemerintah harus berani berspihak kepada rakyatnya sendiri, bukan kepada sistem bobrok neoliberalisme, memerangi korupsi dan perampokan-perampokan uang negara pun harus terus digencarkan sampai ke daerah-daerah, belum lgai kami pandang perlu ada revolusi sistem pendidikan demi masa depan cita-cita bangsa adil dan makmur.” Ujarnya.
Sedangkan point-point Evaluasi dan Refleksi Kritis yang di Deklarasikan adalah sebagai berikut ;
1. Keberpihakan Pemerintah dari pusat sampai daerah kepada sistem neoliberalisme merupakan penyebab dan sumber kemelaratan bangsa saat ini;
2. Supremasi penegakkan hukum yang tebang pilih serta produk perundang-undangan masih sangat bermasalah dan ditunggangi kepentingan elit;
3. Tidak ada jaminan tentang kebebasan beragama sehingga menjadi sangat penting untuk tetap menegakkan 4 Pilar RI (Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhineka Tunggal Ika);
4. Sistem pendidikan belum bisa mencapai output mahasiswa yang bermutu dan berkompeten untuk siap bersaing di dunia kerja, disamping itu realisasi anggaran pendidikan pun masih bias;
5. Terkait konflik agraria ; Mendesak Pemerintah untuk menegakkan secara konsekuen UUPA’60 dan segera membentuk panitia nasional penyelesaian konflik agraria;
6. Membangun industrialisasi untuk kesejahteraan rakyat;
7. Nasionalisasi seluruh perusahaan asing;
8. Henikan represifitas terhadap rakyat dan usut tuntas kasus HAM;
9. Usut tuntas seluruh kasus korupsi (BLBI, Century, Wisma Atlet, dll);
10. Pemerintah Provinsi Lampung lambat dalam penyelesaian konflik agraria di daerah;
11. Kebijakan pemerintah kota bandar lampung yang mengesampingkan tata ruang dan amdal terhadap pembangunan infrastruktur
12. Gubernur ingkar janji mengenai UMP harus seratus persen KHL;
13. Realisasi CSR harus tepat sasaran dan seoptimal mungkin direalisasikan bagi kesejahteraan masyarakat;
14. Pembangunan dan pengadaan pelayanan publik sangat minim dan tidak tepat guna;
15. Pertegas tugas pokok dan fungsi POLRI dan TNI untuk menjaga keamnana dan kedaulatan NKRI dan melayani masyarakat;
16. Subsidi yang semakin dihapuskan dan tak tepat sasaran;
17. Pemerintah harus membuat proteksi bagi usaha kecil menengah rakyat dan mencabut izin pendirian minimarket yang mengancam pasar lokal;
18. Mengembalikan kedaulatan perekonomian dengan menegakkan kembali prinsip koperasi dan Pasal 33 UUD’45;
