Mahasiswa Lampung Aksi Solidaritas untuk Bima

Laporan : Saddam Cahyo
Selasa 27/12 sekitar pukul 09.00 WIB Tugu Bundaran Gajah Adipura, 20an aktifis mahasiswa dari LMND dan PMKRI Bandar Lampung melakukan aksi solidaritas terhadap perjuangan rakyat dan mahasiswa di Pelabuhan Sape, Bima NTB yang tergabung dalam Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) dengan tuntutan utama mengusir PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) yang merenggut hak atas tanah mereka namun dibalas dengan tindakan represif brutal oleh aparat pengaman POLRI dan merenggut nyawa sekitar 4 korban jiwa pada sabtu 24 Desember lalu.

Dalam aksinya kali ini, mereka mengusung beberapa spanduk yang diantaranya bertuliskan ; “Aksi Solidaritas BIMA, usut Tuntas Kejahatan HAM BIMA, POLRI Harus Hentikan tindakan Represif, Turunkan Kapolri dan Kapolda NTB, Hukum Berat Oknum Pembunuh, Negara harus bertanggung jawab, Tegakkan Pasal 33 UUD’45 dan UUPA 1960, Bentuk Panitia Nasional Penuntasan Konflik Agraria sekarang juga !”

Nyoman Adi Irawan, selaku koorlap aksi mengatakan, ‘’Kekejian aparat POLRI terhadap gerakan rakyat ini sudah bukan lagi sekedar kesalahan oknum, melainkan kegagalan institusi mulai dari aparat pengamanan yang kini berubah menjadi penjaga setia kepentingan modal hingga pemerintah yang sama sekali tak memperdulikan nasib rakyatnya sendiri yang setiap harinya terancam mati karena ladang kehidupannya dirampas korporasi-korporasi asing.’’ Terangnya.

Setelah sekitar 40 menit berorasi dan menyebarkan selebaran di Lampu Merah Tugu Bundaran, massa aksi bergerak dengan berkonvoi kendaraan roda dua menuju Markas POLDA Lampung yang berjarak sekitar 2Km. Sesampainya di pertigaan turunan Mapolda Lampung, rombongan massa aksi tersebut bergabung dalam barisan sekitar 40an massa aksi dari IMM dan HMI yang sedang longmarch menuju sasaran aksi yang sama lengkap dengan beberapa atribut berupa bendera maupun replika keranda sebagai simbol kematian hati nurani penguasa.

Saat tiba di depan gerbang Markas POLDA Lampung yang sudah dijaga ketat oleh pagar betis aparat kepolisian itu, mereka mengatur barisan menjadi beberapa lapis kemudian secara bergantian melakukan orasi politiknya dan menyanyikan yel-yel solidaritas.

Fitra, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cab. B. Lampung dalam orasinya mengatakan, “Negara harus bertanggung jawab atas semua pelanggaran HAM yang terjadi, baik di Mesuji maupun di Bima ini, Kapolri Timur Pradopo sudah terbukti gagal dan sudah semestinya mundur dari jabatan sebagai wujud pertanggung jawabannya atas penyimpangan institusi yang digaji oleh uang rakyat itu, termasuk pula Kapolda Lampung dan NTB. ” tegasnya.

Hal senada disampaikan Antoniyus, Ketua Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Lampung mengatakan, “Rezim SBY hingga Pemerintahannya di daerah memang telah gagal melindungi hak-hak rakyat, perampasan tanah dan sumber daya alam oleh penjajah asing kian merajalela dan menghimpit kehidupan rakyatnya, kematian Sondang beberapa waktu lalu sebagai representasi ketidakpuasan rakyat terhadap rezim dzolim ini pun seharusnya mampu kita jadikan pemantik semangat perlawanan terhadap rezim penindas rakyat.” Tegasnya.

Sedangkan Isnan Subkhi, Ketua Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) Lampung menegaskan, “Media Massa sebagai jembatan demokrasi haruslah mengambil peran berimbang yang sama sentralnya dengan gerakan rakyat dan mahasiswa yang mulai melakukan gerakan perlawanan massif, terutama agar rakyat tidak terombang-ambing oleh pengalihan issue di lingkaran HAMnya saja, melainkan harus secara menyeluruh menuntaskan akar persoalan dari semuanya ini, yakni konflik agraria berkepanjangan dan tak berujung karena keberpihakan pemerintah yang sangat minim terhadap kepentingan hidup mayoritas rakyat, saat ini juga kita sudah tidak lagi dapat mempercayai dan menaruh harapan penyelesaian ditangan birokrasi seperti BPN ataupun Kemenhut, perlua adanya komitmen radikal dari pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan menerapkan secara konsekuen amanat UUPA 1960 dan pasal 33 UUD-45 juga membentuk sebuah lembaga adhoc berupa panitia nasional penuntasan konflik agraria demi terwujudnya masyarakat indonesia yang adil dan makmur.” Bebernya.

Setelah selesai berorasi sekitar pukul 12.00 WIB, massa aksi menyerahkan sebuah karangan bungan sebagai wujud belasungkawa kepada instansi POLRI yang telah gugur hati nurani kemanusiaannya dan setelah itu suasana berubah menjadi kurang kondusif, sebab beberapa polisi tak berseragam menyergap paksa salah seorang demonstran yang menyulut api di replika keranda mayat, seketika api pun membesar bahkan sempat tercecer dan mengenai salah seorang anggota kepolisian, beruntung orang itu tak mengalami luka bakar, setelah itu massa aksi dipaksa membubarkan diri dan dituduh telah berbuat anarkis.

Kreasi Gambar : "SDA Kita digenggam Kapten Amerika"

Karya : Fathur Rahman (Mahasiswa FKIP PKn Unila)
Agustus 2011
Dimuat dalam Newsletter "SUARA PELOPOR" edisi September

Sajak ; 'Perempuan Hitam dan Merah'

Aku,
Akan menunggu orang yang mau mengatakan didepanku aku cantik tanpa polesan,serta tanpa memamerkan tubuh sexyku.

Aku,
Akan menerima kembali panggilan telpon yang berdering berkali kali dari laki laki yang benar benar menyayangiku,yang ketika kututup ponselku terus menerus menghubungiku.

Aku,
Akan menanti laki laki yang sanggup dan bersedia tidur dibawah bintang dan mendengar detak jantungku,menerima segala kelebihan dan kekuranganku.

Aku,
Akan menunggu laki laki yang akan menggandeng tanganku dan memamerkan keseluruh teman temannya,bahwa akulah pilihan hidupnya untuk mendampingi hidup selamanya.

Dan aku,
Akan bahagia bila laki laki itu datang mencium keningku serta tidak malu dengan bau keringatku,karena aku hanya seorang perempuan buruh kasar.

Aku,
Akan ikut laki laki yang mampu memegang kendali perahu layar yang kutumpangi ketengah lautan,siap dihempas badai dan gelombang dan mungkin juga terbentur karang hingga tenggelam.

Aku dan ikrarku.
__________________________
1Desember2011,
Unjarganeng kembanggenjer

Mahasiswa Lampung Tuntut Upah 100% KHL

Laporan : Saddam Cahyo


Senin siang pukul 11.00 WIB sekitar 30an aktivis mahasiswa yang tergabung dalam PMII, PMKRI, FMN, dan LMND melakukan aksi massa menuntut penetapan upah minimum propinsi (UMP) harus setara dengan hasil survey KHL yang telah ditetapkan oleh dewan pengupahan beberapa hari lalu. Mereka melakukan longmarch dari depan hotel Sheraton menuju Kantor Gubernur Lampung yang sudah ramai dipagari betis pengamanan Satpol PP sambil bergantian berorasi dan mengusung poster-poster tuntutan serta spanduk bertuliskan “Gubernur Mana Janjimu ! Upah Harus 100 % KHL !”

Koorlap aksi, Saddam Cahyo menjelaskan “Aksi mahasiswa hari ini dilatari oleh lemahnya pengawalan dari berbagai sektor rakyat terutama dari pekerja itu sendiri dalam proses penetapan Upah Minimum Propinsi yang rencananya akan segera disahkan Gubernur dalam minggu ini, juga dilatari oleh keraguan kami terhadap keberpihakan dewan pengupahan yang berisikan lembaga tripartit namun sama sekali tidak pernah serius membela hak kesejahteraan pekerja, belum lagi dalam proses survey dan penetapan angka KHL nya pun sangat tertutup dan kami yakin 45 item yang disurvey tidaklah objektif dengan kebutuhan hidup real pekerja karena hanya mendata barang berkualitas rendah dan memperkirakan kebutuhan hidup buruh lajang saja.” Bebernya.

Isnan Subkhi, ketua LMND Lampung dalam orasinya mengatakan, “Gubernur Lampung Sjachreodin ZP harus bertanggung jawab dengan semua janji-janjinya, beberapa hari lalu ia nyatakan UMP seharusnya dapat 100% KHL, namun kita sendiri sudah sadar betul itu hanyalah pernyataan ilusif yang setiap tahunnya ia lontarkan kepada kita, sejak 6 tahun berturut-turut UMP kita selalu berada dibawah angka KHL yang juga patut kita ragukan, ini bukti bahwa penguasa memang hanya berpihak pada mereka yang sanggup membayar kebijakan.” Tegasnya.
Ditambahkan, “adalah sebuah kewajiban bagi Pemerintah untuk berpihak pada kesejahteraan rakyatnya dengan menjamin kelayakan upah yang adil sebagaimana manusia bermartabat seperti tertuang dalam pasal 28 UUD’45, terlebih lagi kewajiban utama pemerintah baik pusat maupun daerah adalah menyelenggarakan perekonomian secara kekeluargaan dengan mengutamakan penguasaan aset dan kekayaan alam sebesar-besarnya untuk diperguanakan memakmurkan rakyatnya dalam pasal 33 UUD’45. Ini bukti bahwa penguasa telah bersekongkol mengkhianati amanat konstitusi.” Tegasnya.

Hal senada dikatakan Putri, orator dari PMKRI, “Propinsi Lampung yang merupakan serambi pulau Sumatera justru tergerus diperingkat kedua terendah angka UMPnya bahkan dibawah Bengkulu dan Jambi, ini membuktikan kegagalan pemerintah propinsi untuk mensejahterakan rakyatnya, tak berhenti disitu, keganjilan juga muncul karena penetapan UMP yang harus mengacu pada KHL Kabupaten/Kota terendah justru ada di Kabupaten Lampung Selatan dengan nominal sejuta delapan puluh ribu rupiah yang jelas-jelas merupakan kawasan ekonomi khusus, dimana ada pelabuhan bakauheni, pabrik-pabrik industri, dan perkebunan serta potensi wisata yang begitu banyak sangatlah tidak masuk akal.” Bebernya.

Setelah berkali-kali berusaha menembus pagar betis pengamanan agar masuk ke halaman kantor gubernur, massa aksi yang berkeras meminta bertemu langsung dengan pemilik otoritas pengambil kebijakan terus bergantian berorasi. Namun sekitar pukul 12.30 WIB dikabarkan bahwa Gubernur, Wagub dan Sekda sedang tidak berada ditempat sejak pagi dan hanya asisten-asisten saja yang bersedia menemuinya, setelah mendapat kabar itu, massa aksi memilih membubarkan diri dari pada hearing sia-sia dan menegaskan akan terus mengawal proses ini sampai setidaknya UMP yang ditetapkan 100 % KHL.

Mahasiswa Lampung Anggap SBY Gagal

Laporan : Saddam Cahyo

Sabtu pagi (22/10) sekitar pukul 09.30 WIB, 30an aktifis mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Bandar Lampung berkumpul di persimpangan terminal Ramayana untuk menggelar aksi longmarch peringatan 2 tahun pemerintahan SBY – Boediono. Dalam kesempatan ini, LMND mengusung issue utama bahwa pemerintahan SBY Beodiono telah gagal memimpin negeri ini, seperti yang dituliskan pada spanduk tuntutan “AYO RAKYAT BERSATU, HENTIKAN REZIM NEOLIBERAL SBY-BOEDIONO, KITA TEGAKKAN PASAL 33 UUD 1945”.

Tak hanya spanduk, massa aksi juga melengkapi diri dengan ribuan selebaran yang dibagikan dan puluhan poster bertuliskan “SBY-Boediono antek modal asing = GAGAL”, “TEGAKKAN PASAL 33 YANG ANTI PENJAJAHAN ASING”, “TEGAKKAN PASAL 33 YANG PRO KEMANDIRIAN NASIONAL”, “HENTIKAN REZIM GAGAL PENINDAS RAKYAT SBY-BOEDIONO”yang terus di usung sepanjang longmarch. Menurut Wendri Wahyudi, selaku koorlap aksi, “Hari ini kami kembali turun ke jalan bermaksud untuk menyerukan persatuan kepada masyarakat luas untuk membuka mata dan fikiran, bahwa Rezim SBY yang sudah 7 tahun berkuasa masih saja tidak beritikad serius mensejahterakan rakyatnya apalagi berharap ia menegakkan kembali kedaulatan dan kemandirian nasional, maka sangat pantas kita sebut gagal untuk itu tidak dapat lagi kita tolerir dan harus segera dihentikan.” Ujar mahasiswa FISIP UBL ini.


Aksi longmarch ini sempat berhenti beberapa kali untuk melakukan orasi-orasi politik di beberapa titik keramaian sepanjang jalan Raden Intan, diantaranya depan pintu keluar Mall Simpur Center, pertigaan BRI, dan depan Toko Buku Gramedia, sebelum menuju titik utama aksi yakni Tugu Bundaran Adipura Bandar Lampung.

Dalam orasinya, Nyoman adi irawan menegaskan, “SBY-Boediono adalah penguasa yang telah terlalu nyaman menindas rakyatnya sendiri, selama 2 tahun pasca di lantik pada 20 oktober 2009 lalu atau lebih tepatnya 7 tahun berkuasa, rezim ini terlalu tunduk pada kuasa modal asing dan terlalu gemar mengelabui rakyat dengan pencitraan semu. Apakah pemberantasan korupsi sudah ditegakkan ? apakah pelanggaran HAM sudah dihapuskan? Apakah kemiskinan sudah menurun? Apakah pertanian kita sudah swasembada? Apakah perekonomian kita sudah mandiri? Jawabannya adalah tidak ada satupun persoalan mendesak bangsa ini yang terselesaikan, melainkan justru malah menambah rentetan panjang persoalan. Ini jelas-jelas menggambarkan kegagalan Rezim SBY –Boediono. Hanya dengan persatuan rakyat yang berani melakukan gerakan banting stir dan mennggelorakan amanat Pasal 33 UUD 45 sebagai haluan utama ekonomi bangsa yang anti penjajahanlah kita dapat terbebas dari belenggu ini” Tegas ketua LMND Ekskot Bandar Lampung ini.

Ditambahkan oleh Denta Febrianda, “Rezim SBY-Boediono sudah menjadikan kita sebagai bangsa kuli di negeri sendiri, tanpa kuasa dan tanpa modal untuk mengelola segala kekayaan alamnya, penjajahan gaya baru ekonomi neoliberalisme telah dengan rakus menghisap sendi-sendi kehidupan rakyat, Jika Rezim Gagal ini tidak mau menyerah takluk terhadap kuasa jeritan hati rakyatnya yang tertindas semestinya ia lakukan nasionalisasi asset sumberdaya alam yang dikuasai korporasi asing, hapus utang luar negeri yang menghisap APBN dan membangun industrialisasi mandiri, jika tidak, maka gerakan rakyat sudah pasti akan menumbangkannya sesegera mungkin.” Tegas sekretaris EKSKOT LMND B. lampung itu.

Sekitar pukul 12.20 WIB, barisan massa aksi sampai di Tugu bundaran Adipura dan segera menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan bahwa SBY_Boediono telah gagal mengamalkan amanat konstisusi dan UUD 45 yang diwariskan para founding father bangsa ini sebagai acuan dasar perjuangan penuntasan revolusi Indonesia. Dalam aksi ini juga ditampilkan pembacaan puisi “Menolak Patuh” dan “Peringatan” karya Seniman Wiji Thukul oleh Togar Harahap sambil diiringi nyanyian darah juang oleh massa aksi sebelum mengakhiri aksi.

Untuk diketahui, di Lampung sendiri telah berlangsung beberapa kali aksi peringatan keras akan kegagalan rezim SBY – Boediono yang dinilai tak pernah serius memperjuangkan rakyatnya. Aksi-aksi ini terutama dilakukan oleh berbagai elemen mahasiswa, yakni Aliansi BEM Lampung (ABL) pada Kamis 20 Oktober, HMI Cab. Bandar Lampung pada Jumat 21 Oktober, PMII Cab. B. Lampung pada Sabtu 22 Oktober tak lama setelah aksi dari LMND Ekskot Bandar Lampung.

Kritik Gerakan Pemuda Pasca Reformasi (Kado Untuk Hari Kebangkitan Nasional yang ke 83, 28 Okt 1928-28 Okt 2011)

Oleh : M. Aziz Satriya Jaya, SE. M.Si.*)

Dalam sejarah nya dibelahan dunia manapun, setiap perubahan selalu dimotori oleh kaum muda, karena pemudalah yang punya energi merubah, punya semangat berjuang, dan punya cita-cita dan harapan. Tak terkecuali sejarah Republik Indonesia dalam setiap tahap perubahan yang revolusioner dinegeri ini sudah tentu dimotori oleh kaum muda. Sejak tahun 1908 dimana kesadaran Pemuda yang tumbuh pada saat itu dibumi Nusantara adalah pentingnya sebuah alat perjuangan dalam rangka menyuarakan hak dan persamaan kedudukan antara sesama manusia, pada masa itu sebutan inlander bagi Bangsa Pribumi sangat membedakan kelas, yaitu kelas penjajah dan kelas yang dijajah. Alat perjuangan tersebut adalah perlunya dibangun organisasi tempat berkumpul menyatukan pendapat dan menyuarakan hak rakyat Indonesia sehingga bermunculanlah organisasi-organisasi pemuda seperti Syarikat Islam, Budi Oetomo dan lain-lain, dimana pada masa itu kesadaran berorganisasi sebagai alat perjuangan adalah kesadaran yang sangat revolusioner.

Pada tahun 1928 para pemudalah yang menjadi motor dan penggerak utama semangat persatuan kebangsaan, dimana saat itu Nusantara masih tersekat dengan watak kedaerahan dan terbatasi dengan adat budaya yang terkotak-kotak. Melihat kondisi semangat perlawanan rakyat anti penjajahan yang sangat menggebu akan tetapi terpecah-pecah dalam wilayah dan bangsa-bangsa yang tersebar dalam kawasan Nusantara mulai dari Aceh ada Teuku Umar, Sumatera Utara Sisingamangaraja XII, Sumatera Barat Tuanku Imam Bonjol, Sumatera Selatan Sultan Mahmud Badarudin, Lampung Raden Intan II, Jawa Barat Sultan Ageng Tirtayasa, Jawa Tengah Pangeran Diponegoro, Bali I Gusti Ngurah Rai, Sulawesi Selatan Sultan Hasanuddin, Maluku Pattimura, dan masih banyak lagi sederet nama tokoh-tokoh pejuang simbol perlawanan rakyat anti penjajahan dinegeri ini, namun tak satupun dari mereka yang mengalami kemenangan, karena masih bersifat kedaerahan dan belum ada persatuan.

Melihat kondisi bangsa yang mempunyai semangat untuk tidak tunduk dan patuh pada bangsa asing atau penjajah, tetapi masih bersifat kesukuan dan terkotak-kotak, maka kaum muda saat itu mempelopori persatuan Nusantara, atas dasar kesamaan nasib, kesamaan budaya letak geografis, dan kesamaan bahasa. Puncaknya pada tanggal 28 September 1928 pada kongres Pemuda Kedua yang dipelopori oleh Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI), sebuah organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia, Tercetuslah peristiwa bersejarah tentang kesepakatan Kaum Muda Terpelajar Nusantara dengan apa yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu komitmen dan kesadaran bersama bahwa ;

1. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia

2. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia.

3. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia

Sejak Sumpah Pemuda tersebut maka perjuangan bangsa Indonesia memasuki babak baru yaitu persatuan kebangsaan yang dilatar belakangi kesadaran pentingnya sebuah persatuan dalam rangka perjuangan melawan penjajah.

Pada era selanjutnya setetalah memiliki kesadaran berorganisasi dan kesadaran persatuan, Gerakan Pemuda Indonesia terus maju berdialektika dengan zamannya. Gerakan Pemuda pada masa kemerdekaan dimana kelompok Liberal Belanda yang berkuasa disana menyebabkan kebutuhan baru di dalam kelompok-kelompok organisasi pemuda Indonesia untuk melakukan perjuangan politik yaitu dengan membangun dan membentuk partai politik, sehingga banyak organisasi Pemuda yang berubah menjadi Partai Politik seperti PNI yang dipimpin oleh Soekarno yang selanjutnya menjadi simbol perlawanan Rakyat Indonesia. Kelompok pemudalah yang memaksa Soekarno dan Hatta untuk segera Memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia pada Tanggal 17 Agustus 1945, dimana Soekarno yang menjadi simbol perlawanan Bangsa Indonesia saat itu mempunyai sikap untuk menunggu Jepang memberikan Kemerdekaannya, Sementara kelompok pemuda melakukan penekanan dengan membawa Soekarno ke Rengas Dengklok dan memaksa untuk segera Memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia.

Selanjutnya pergerakan Pemuda tahun 1965 muncul karena krisis ekonomi dan ketakutan akan Bahaya Komunisme, maka tampil kelompok Pemuda yang awalnya idealis seperti Soe Hok Gie (PSI), dan tokoh-tokoh HMI (Akbar Tanjung), PMKRI (Cosmas Batubara) dan sebagainya melakukan Demonstrasi anti Komunisme dan menentang Sokarno, sehingga muncullah apa yang disebut dengan Orde Baru. Bersamaan dengan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto awalnya pembangunan cukup terarah akan tetapi lama kelamaan Soeharto membangun Rezimnya dengan model kediktatoran dan Milter mempunyai peran dan fungsi yang ganda yaitu dwifungsi ABRI serta dengan mengekang dan menyatukan semua oraganisasi dibawah organisasi payung, sehingga terkebirilah sikap kritis organisasi yang ada seperti organisasi Pemuda disatukan dibawah KNPI, organisasi Petani disatukan dibawah HKTI, organisasi Nelayan dibawah HNSI, organisasi Guru dibawah PGRI, dan sebagainya, sehingga kekuasaan penuh dibawah kontrol “Bapak Pembangunan”
Akibat kepemimpinan Soeharto yang sangat diktator, maka berlakulah hukum Archimedes dimana air ditekan dengan tekanan tertentu maka akan memberikan dorongan balik sesuai dengan tekanan tersebut. Muncul kelompok studi-kelompok studi di Kampus yang mengkritisi Pemerintahan Soharto dan berhimpun dalam banyak kelompok salah satu diantaranya Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) kemudian menyebar dan berusaha mengorganisir massa rakyat antara lain kelompok buruh ada Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) , kelompok petani ada (Serikat Tani Nasional), dan selanjutnya diikuti oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) perguruan tinggi se- Indonesia sehingga pada tahun 1998 jatuh lah Rezim Soeharto dan berganti menjadi Orde Reformasi, sekali lagi Gerakan Pemuda menunjukkan eksistensinya.

Namun selanjutnya pasca reformasi timbul pertanyaan, bagaimana eksistensi gerakan pemuda pasca reformasi merujuk pada situasi dan kondisi bangsa saat ini yang membutuhkan peran dan fungsi Pemuda dan Mahasiswa sebagai agen of Change, bagaimanakah gerakan pemuda Indonesia pada orde reformasi ini? Semakin mengalami kemajuan atau kemundurankah, atau gerakan pemuda pada pasca reformasi merupakan antiklimaks dari semangat pemuda yang penuh dengan idealisme sehingga mengalami kemunduran dan kemandulan?

Menjawab pertanyaan dan kekhawatiran yang wajar tersebut berdasarkan hal yang dapat kita saksikan yaitu ; peran pemuda pada saat ini sangat minim dan tidak memberi warna terhadap setiap kejadian dan momentum yang ada. Korupsi merajalela, otonomi Daerah yang tidak memberikan dampak kesejahteraan untuk rakyat akan tetapi malah menjadi ruang bagi elit politik untuk membangun “kerajaan”, Kebijakan Pemerintah yang Pro Neoliberalisme dan hanya mementingkan pencitraan, Hutang RI semakin banyak, Birokrasi dan Hukum yang tidak memihak rakyat, Penghisapan Kekayaan Bangsa oleh perusahaan multinasional (Freeport, Exxon, Newmont, Caltec, dll), dan lain sebagainya, ironisnya tidak kita lihat gerakan Pemuda yang maju, bergerak, dan menjadi simbol perlawanan terhadap ketidak adilan yang terpampang didepan mata.

Ada baiknya kita memberikan beberapa kritik terhadap gerakan pemuda Pasca Reformasi saat ini yang bisa menjadi sentilan dan sentilun sehingga gerakan pemuda dapat kembali menemukan arahnya antara lain :

1. Tidak Mempunyai Visi yang Jelas
Gerakan Pemuda saat ini bisa dikatakan belum mempunyai visi yang jelas yang mendasari arah gerakannya, tidak seperti gerakan pemuda pada setiap masa perubahan di Indonesia yang telah kita bahas terdahulu mulai dari 1908, 1928, 1945, 1965, dan 1998.

Gerakan Pemuda pasca reformasi saat ini nampaknya masih kebingungan dengan apa yang harus dilakukan dan darimana memulainya (meminjam kata-kata Lenin), Kebingungan ini disebabkan masih belum ketemunya permasalahan pokok atau kontradiksi dasar yang menjadi musuh bersama dari kebobrokan Pemerintahan saat ini. Lebih parahnya lagi terkadang banyak organisasi pemuda yang didirkan hanya untuk kepentingan tertentu yang bersifat sesaat.

2. Tidak Ada Kepemimpinan
Gerakan Pemuda saat ini miskin Kepemimpinan, karena pemimpin-pemimpin organisasi pemuda yang ada saat ini tidak berasal dari bawah, dan tidak pernah benar-benar teruji kepemimpinannya serta tidak pernah menyatu dengan rakyat dan merasakan penderitaan rakyat yang sesungguhnya. Pemimpin-pemimpin organisasi-organisai pemuda saat ini banyak yang karbitan, alias langsung menjadi ketua sebuah organisasi karena dia anaknya si A, atau dia mempunyai kemampuan dari segi dana, tanpa melalui proses pematangan dan kontradiksi untuk menjadi seorang pemimpin, sehingga yang terjadi adalah ketidakpedulian terhadap permasalahan rakyat dan kebangsaan.

3. Terjebak Permainan Elite
Organisasi pemuda yang tidak mempunyai Visi dan kepemimpinan yang kuat, maka yang terjadilah adalah pemanfaatan oleh elit politik untuk kepentingan elit. Ini sudah terjadi hampir diseluruh Indonesia setiap ada pemilihan ketua sebuah organisasi maka jago-jago yang dimunculkan memiliki kedekatan dengan elit yang berkuasa sehingga ketika sudah terpilih yang terjadi adalah kemandulan arah dan gerakan organisasi pemuda karena sudah terkontaminasi dengan kepentingan elit berkuasa yang “memelihara” atau menanamkan orang didalam sebuah organisasi pemuda atau bahkan organisasi mahasiswa.

Dalam hal ini patut dipertanyakan independensi, idealisme dan kepekaan pemuda dan mahasiswa terhadap permasalahan bangsa dan rakyatnya.

4. Hilangnya Watak Kepeloporan
Dari zaman dahulu Pemuda dan Mahasiswa yang notebene mempunyai intelektualitas yang lebih maju dari massa rakyat, pastinya akan mempunyai pemikiran dan tindakan yang lebih maju dengan kata lain menjadi pelopor sebuah konsep perubahan kearah yang lebih baik. Hal tersebut yang sudah hilang dari gerakan pemuda pasca reformasi yaitu kepeloporan.

Kepeloporan sendiri hanya bisa timbul kalau gerakan Pemuda dan Mahasiswa ini mempunyai konsep yang jelas serta visi yang akan dituju.
Telaahan kritis dan budaya diskusi di tingkatan gerakan mahasiswa sudah agak kabur, atau malah memang budaya diskusi dan berfikir kritis sudah tergantikan dengan budaya hedonis seiring dengan berkembangnya zaman.

Masih banyak mungkin yang dapat dituliskan dalam rangka mengkritisi gerakan pemuda dan mahasiswa yang bisa dikatakan mandul dari sudut pandang yang lain, namun kritik ini walaupun sedikit mudah-mudahan dapat disikapi oleh setiap orang yang mengaku aktivis pemuda dan mahasiswa, karena sesungguhnya rakyat Indonesia menunggu tampilnya kembali gerakan Pemuda Indonesia untuk perubahan yang lebih baik menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, damai dan sejahtera sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Terngiang kembali ucapan Mendiang Founding Father Ir. Soekarno yang berkata ; berikan kami sepuluh orang pemuda, maka kami akan merubah dunia.

Semoga?!!
______________
*) Ketua LMND Eksekutif Bandar Lampung periode 1999

Kesaktian Pancasila Mampu Mensejahterakan Rakyat

Oleh : Wendri Wahyudi*)

Perpolitikan yang semakin suram membuat rakyat semakin jenuh dengan kondisi bangsa saat ini mengingat banyaknya kasus suap dan korupsi yang terjadi di beberapa kementrian, diskriminasi agama minoritas, serta ketidakadilan sosial yang semakin terasa dan menyengsarakan rakyat. kehidupan berbangsa dan bernegara yang kini sudah tidak punya tujuan yang jelas, semestinya tujuan dari suatu Negara apabila dikerucutkan sampai titik akhir hanyalah satu tujuan yaitu “Mensejahterakan Rakyat” sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar Negara.


Berbicara mengenai pancasila tentu erat hubungannya dengan upaya mensejahterakan rakyat apabila pancasila sudah sepenuhnya diterapkan dibangsa ini, pastinya para pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah akan lebih memikirkan kesejahteraan rakyat yang hari ini jauh dari layak,karena sudah tidak berdaulatnya bangsa ini sehingga intervensi imperialis(bangsa penjajah atas bangsa lain yang sedang berkembang dengan menguras sumber daya alamnya) mampu masuk ke bumi pertiwi ini dan juga penjarahan kekayaan alam Indonesia oleh kaum kapitalis(pemilik modal asing) ternyata dilegitimasi oleh pemerintah dan berkekuatan hukum tetap sehingga telah memiskinkan rakyat Indonesia.


Semua ini penyebabnya dahulu era orde menerbitkan undang-undang No 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing(modal luar negeri yang mengolah kekayaan alam Indonesia dan hasilnya dibawa keluar negeri juga sebagai imbalan atas modal tersebut) dan kini yang menjadi sebab musabab masuknya perusahaan-perusahaan asing yang telah mengexploitasi sumber daya alam Indonesia. pertambangan diindonesia semua sudah dikuasai asing seperti PT Freeport, PT Chevron, PT Exxon Mobil, PT Mobil Oil dan banyak lagi pertambangan asing yang berhasil menjarah kekayaan alam Indonesia, sebagai contoh PT Freeport di papua per tahun mampu menghasilkan nilai produksi emas mencapai Rp 100 triliun dan dari PT pertambangan lainnya mampu menghasilkan nilai produksi mencapai Rp 20 triliun sungguh suatu nilai yang sangat fantastis apabila dana itu dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat dengan menggratiskan biaya pendidikan dan kesehatan yang hari ini sangat sulit diakses rakyat miskin dan ternyata dari Rp 120 triliun itu Indonesia hanya mendapatkan 1% saja untuk royalty.


Berdasarkan peraturan pemerintah royalti pertambangan diatur dalam PP No.45 Tahun 2003 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dalam PP itu, royalti emas ditetapkan sebesar 3,75 persen dari harga jual kali tonnase. Namun ada pengecualian untuk PT Freeport McMorran. Perusahaan tambang asal AS yang beroperasi di Papua ini hanya dikenakan sebesar 1 persen dari harga jual kali tonnase . Jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Afrika Selatan, Namibia, dan Tanzania yang juga memiliki sumber daya emas, angka 3,75 persen yang diberlakukan pemerintah itu sebenarnya sudah terlalu rendah. Karena 3,75 persen itu dihitung dari pendapatan bersih. Sedangkan pada negara-negara tersebut, pengenaan royalti emasnya mencapai 3-8 persen dari bruto (pendapatan kotor).


Lalu apakah persoalan fundamental bangsa kita bisa diselesaikan oleh pancasila?sudah berideologi pancasilakah para pejabat dan penegak hukum kita? Serta adakah usaha pemerintah menasionalisasi pertambangan asing untuk kesejahteraan rakyat?
Semua problematika tersebut bias terpecahkan bila kita semua memahami dan kembali kepada nilai-nilai luhur pancasila yang diciptakan oleh Father of Nation bung karno bahwa pancasila bukan hanya sumber dari segala sumber hukum tapi lebih dari itu pancasila adalah solusi dari semua problematika bangsa Indonesia, namun kenyataan hari ini pancasila mulai memudar dan tidak dibudayakan lagi karena pemerintahan yang korup dan kotor yang hanya memikirkan profit oriented(keuntungan semata) .


Semestinya Pancasila sebagai ideologi terbuka harus lebih dibudayakan lagi dan diajarkan di kurikulum pendidikan nasional karena keuniversalan pancasila mampu merangkul semua golongan, etnis, suku, ras dan agama sebab Indonesia ini masyarakat yang heterogen dan itu menjadi kekayaan budaya tersendiri yang wajib kita jaga dan lestarikan bersama, kemudian kita harus tetap berada didalam ikatan bhineka tunggal ika thanhana dharma mangrwa(berbeda-beda tapi tetap satu jua dan tak ada hukum yang mendua) untuk penyelesaian semua permasalahan bangsa dari segi apapun oleh sebab itu marilah kita semua kembali mengkaji dan menerapkan butir-butir nilai yang terkandung dalam pencasila agar semua problematika bangsa dapat terselesaikan demi terwujudnya kemakmuran rakyat yang sejati dan membebaskan bangsa Indonesia dari cengkraman neoliberalisme(penjajahan gaya baru dibidang ekonomi).


*) Mahasiswa Administrasi Negara FISIP UBL 2010
Ketua LMND Komisariat LMND UBL

Mahasiswa Lampung Peringati Tragedi UBL Berdarah

Sabtu (1/7) sekitar pukul 08.00 WIB, tidak kurang dari 50 aktivis mahasiswa yang tergabungdalam Aliansi UBL Berdarah berkumpul di halaman gedung C Kampus UBL. Mereka tampak sibuk mempersiapkan berbagai keperluan aksi, mulai dari make up teatrikal, menulis karton-karton kecaman, menyiapkan sound system, dsb. Aliansi ini terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa, diantaranya UKPM Teknokra Unila, BEM Unila, UKMBS-Unila, FORKOM Unila, APM Lampung, UKMBS-UBL, UKM Futsal UBL, PMKRI, HMI, GMKI, FMN, IMM dan LMND.
Sekitar pukul 09.00 WIB massa aksi yang sudah terkumpul itu mulai dikoordinir untuk menyusun barisan untuk memulai aksi massa. Spanduk bertuliskan “Solidaritas 28 September 1999, Usut tuntas tindak pelanggaran HAM” mulai dibentangkan seiring dengan didengungkannya lagu Indonesia Raya oleh seluruh massa aksi.
Menurut Arief, selaku koorlap aksi, “ini merupakan aksi simbolik untuk memperingati 12 tahun Tragedi UBL Berdarah yang yang menewaskan Yusuf Rizal aktifis SMID dan Saidatul Fitria aktivis Pers Teknokra Unila dan hingga saat ini belum juga diberi perhatian lebih dari pemerintah sebagai salah satu tragedy pelanggaran HAM yang terjadi di Lampung, kali ini kita hanya melakukannya secara damai dengan harapan masyarakat Lampung dan khususnya mahasiswa mau kembali mengingat dan merefleksikan sejarah perjuangannya sendiri agar dapat kembali menggelorakan semangat intelektual sebagai pelopor perubahan.” Ujar mahasiswa FISIP UBL itu.
Taklama kemudian, lima baris massa aksi yang memanjang itu berjalan kea rah luar kampus, dan berhenti di pelataran parkir Indomaret UBL tepat pada lokasi dimana kedua aktivis mahasiswa meninggal karena tindakan represif dari aparat militer. Aksi dilanjutkan dengan orasi-orasi politik dari berbagai perwakilan organisasi mahasiswa, seperti ;
Fatoni Latif, pimpinan umum UKPM Teknokra Unila yang mengatakan “Tragedi 28 September ini sudah menjadi sejarah kelam bagi perjuangan mahasiswa Indonesia, dan sejak dulu sudah terbentuk Tim Pencari Fakta namun harus berhenti pasrah mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM ini karena dihalangi oleh tangan-tangan besi Militerisme warisan Orba, dan masih terkatung-katungnya kasus ini merupakan bukti bahwa Pemerintah dalam hal ini Presiden SBY sudah tak dapat lagi dipercaya. ” tegas mahasiswa pendidikan biologi unila itu.
Sedangkan isnan subkhi, ketua LMND Lampung menyatakan, “Selama ini rakyat hanya terusmenerus dijejali kemiskinan dan kesengsaraan, ditambah lagi kepedihan demi kepedihan kekejaman militer dan pemerintah yang diperbudak oleh kepentingan modal terus mengerogoti kita, berapa banyak darah rakyat menetes dinegeri ini, betapa nyatanya ketidak adilan dan ancaman kekerasan, tpi kita tak boleh gentar kawan-kawan, tak boleh takut dengan moncong-moncong senjata, kita harus bangkit melawan, membangun persatuan karena negeri ini sudah terlalu bobrok dibawah kekuasaan Rezim Antek Imperialisme Neoliberal.” Tegasnya.
Tak hanya dari mahasiswa, orang tua korban Almarhum Saidatul Fitria, Bapak Sucipto yang hari itu hadir juga turut berorasi, ia menatakan “mahasiswa di negeri ini tidak boleh mudah menyerah, kalian harus terus menempa mental-mental baja, menempa diri dengan ilmu pengetahuan, dan meneruskan perjuangan mahasiswa-mahasiswa pendahulu. Karena pada kalianlah tulang punggung bangsa ini dititipkan.” Tegas bapak yang masih tampak bugar mengenakan kemeja batik itu.
Setelah silih berganti berorasi, aksi ini juga dilengkapi dengan penampilan teatrikal dari UKMBS-UBL yang dimainkan oleh beberapa orang dan menggambarkan dua korban tewas yang lemah menggeret-geret keranda sambil ditendang, dipukul dan dipopor senapan oleh aparat. Selain itu ada juga penampilan music dari UKMBS Unila yang membawakan lagu “Bongkar” dari Iwan Fals dan ”Perahu Retak” dari Franky Sahilatua dan juga “Sajak Sebatang Lisong” milik WS Rendra.
Sekitar pukul 11.45 aksi pun dicukupkan dengan bersama sama menyanyikan lagu darah juang.(SC)

Sajak : Jenuh Merengkuh

Oleh : Terryzna Hamim*

Jenuh Merengkuh

Tatapannya begitu tajam..
Bengis menelisisk setiap rongga kehidupan yang melempar pandang ke arahnya
Entah hanya karena ia tak mau dikasihani atau hanya terlalu muak oleh tatapan manis orang munafik

Gurat di wajahnya menunjukkan seribu kelelahan yang bercampur putus asa
Dan tangan itu teramat lusuh mengais kepedihan yang tak ia hiraukan
Mungkin hingga darah di nadinya menetes

Kaki yang renta mengeras
Menginjak tanpa ampun pada wajah-wajah yang dulu memberinya janji-janji kesejahteraan
Nampak begitu jelas, nafas kejengahan itu memburu
Bahkan tak mau memberi ruang pada angin untuk menerbangkan sedikit saja peluh yang menetes

Bukan karena terlalu lama ia menjadi renta,
Bukan juga karena terlalu banyak kehidupan yang ia jalani
Ia menjadi lusuh karena terlalu banyak hak yang harus diperjuangkan
Yang selama ini hanya menjadi lukisan pada tembok-tembok kokoh yang menyimpan suara tanpa wujud
Menjadi pelindung pada jiwa yang lupa akan nestapa yang telah ia ukir pada setiap raut senja
Bahkan ketika pagi muncul di antara yang bertuah..

*) Anggota LMND Komisariat Unila
Dimuat dalam Newsletter SUARA PELOPOR Edisi September 2011

Posko Pengaduan THR Disosialisasikan Kepada Masyakat Luas

Oleh : Saddam Cahyo

Sejumlah aktivis pergerakan mensosialisasikan pendirian posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada masyarakat luas di Bandar Lampung, kemarin sore (18/8). Mereka membagi-bagikan selebaran kepada pengguna jalan yang melintas di kawasan bundaran Tugu Adipura Bandar Lampung.
Menurut Ahmad Muslimin, salah satu pengurus posko ini, penyebarluasan informasi mengenai keberadaan posko dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembagian selebaran, media massa, dan penempelan pamphlet.
Katanya, dengan sosialisasi yang gencar itu, masyarakat luas akan mengetahui keberadaan posko dan bisa memperjuangkan apa yang menjadi haknya. “Masyakat sangat perlu dengan informasi seperti ini,” katanya.
Menurut pengakuan Ahmad Muslimin, sejauh ini beberapa kelompok masyarakat mulai aktif berkonsultasi melalui nomor kontak yang disebarluaskan. Ia pun berharap rakyat banyak, utamanya kaum buruh, bisa memperoleh THR sebagaiman diatur oleh Peraturan Menteri.
Aksi pembagian selebaran ini dilakukan oleh aktivis dari tiga organisasi, yakni Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), dan Jaringan Kerakyatan (JK).

Organisasi Pergerakan Di Lampung Dirikan Posko Pengaduan THR

Oleh : Saddam Tjahyo

Sejumlah organisasi pergerakan rakyat di Bandar Lampung, sore (16/8) kemarin, mendirikan posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR). Posko ini dimaksudkan untuk menampung laporan dari kaum buruh terkait perusahaan yang tidak menunaikan kewajiban membayar THR pekerjanya.
Menurut Koordinator Posko ini, Saddam Cahyo, ada banyak pekerja di Bandar Lampung yang belum memahami benar UU ketenagakerjaan, sehingga mereka terkadang pasrah jika pengusaha tidak membayarkan THR.
Selain itu, kata Saddam, dalam beberapa kasus, buruh merasa ragu atau takut untuk menuntut hak THR-nya kepada pengusaha. “Sekalipun buruh itu tahu bahwa ia punya hak mendapat THR. Tetapi, mungkin karena faktor tertentu, mereka ragu untuk menuntut kepada pengusaha,” katanya.
Dengan pendirian posko ini, kata Saddam, para buruh mempunya saluran resmi untuk menyampaikan pengaduan. “Kalau pengusaha tidak membayar THR itu adalah kejahatan. Maka, tugas posko ini adalah menerima aduan tentang kejahatan terkait THR ini,” katanya.
Posko ini melibatkan tiga organisasi, yaitu Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), dan Jaringan Kerakyatan (JK).
Menurut aktivis Jaringan Kerakyatan, Rakhmad Husen, kaum buruh Indonesia sudah terlalu menderita akibat kebijakan politik upah murah. Hal itu menyebabkan kaum buruh memiliki daya beli rendah.
Ketika berhadapan dengan Hari Raya seperti lebaran, kata Rakhmad Husen, mereka butuh pemasukan tambahan untuk menalangi biaya kebutuhan berhari raya. “THR adalah salah satu harapan kaum buruh untuk bisa mendapatkan ongkos berhari-raya,” katanya.
Masalahnya, menurut Rakhmad Husen, sekalipun soal THR diatur sebuah peraturan menteri, tetapi masih banyak pengusaha yang terkadang mengabaikan dan tidak mau membayar hak kaum buruh tersebut.
Menurut rencana, posko ini akan dibuka setiap saat hingga dua hari menjelang Hari Raya Idul Fitri mendatang. Kaum buruh pun diharapan bisa melakukan pengaduan di Posko ini jika THR-nya tidak dibayarkan pengusaha.

Kunjungan Wapres Budiono di Lampung Disambut Aksi Massa

oleh : Saddam Cahyo

Kunjungan kedua Wakil Presiden Budiono ke tanah sang bumi ruwa jurai, Lampung, disambut dengan aksi massa puluhan mahasiswa. Kunjugan Wapres ini dalam rangka pembukaan acara Kongres XVI Muslimat NU yang berlangsung di aula gedung Islamic Center Lampung, Kamis (14/7).
Aksi massa ini dilakukan oleh sejumlah organisasi mahasiswa, diantaranya: KAMMI, FMN, PMKRI, GMKI, dan LMND. Sejak memulai aksinya, para mahasiswa sudah mendapat intimidasi dan tekanan dari TNI-POLRI.
Massa LMND, misalnya, sempat ditahan di taman beringin Kampus Universitas Lampung (Unila). Polisi juga merampas sejumlah bendera, poster, dan pengeras suara milik massa aksi. Akan tetapi, intimidasi dan teror kepolisian itu tidak menyurutkan semangat massa aksi.
Kira-kira pukul 09.00 WIB, Wapres Budiono pun muncul di Kampus Unila. Puluhan mahasiswa segera membentangkan spanduk bertuliskan ‘SBY-Budiono Gagal Sejahterakan Rakyat’. Mahasiswa berupaya menutup jalan yang akan dilalui Budiono, tetapi pasukan PHH segera membentengi jalan dan mendorong paksa mahasiswa ke belakang.
Mahasiswa menganggap SBY-Budiono tidak bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. “Pemerintahan SBY Boediono jelas-jelas sudah gagal mensejahterakan rakyat, rakyat harus membuka mata dan harus tegas bersikap kepada Rezim Pengkhianat Bangsa ini dengan menyentakkan cabut mandat amanah rakyat sekarang juga” ujar Eko Primandan, Presiden BEM Unila.
Sementara itu, Ketua LMND Bandar Lampung, Nyoman Adi Irawan, menegaskan bahwa pemerintahan SBY-Budiono adalah antek negeri-negeri imperialis. Pemerintahan ini telah menyerahkan sebagian besar bumi, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya kepada pihak asing.
“Ini merupakan penghianatan terhadap semangat pasal 33 UUD 1945,” tegas Nyoman saat menyampaikan orasinya.
Orasi lainnya disampaikan oleh Dewa Putu Adi Wibawa, Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Lampung. Ia mengeritik perlakuan aparat keamanan terhadap aksi damai mahasiswa. Menurutnya, pengamanan kedatangan Budiono terlalu berlebihan dan justru menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan kritik dan pendapatnya.
Dewa juga menandaskan bahwa persoalan pokok bangsa sekarang ini adalah penjajahan asing. “Kita sudah menyadari, hampir seluruh kekayaan alam bangsa kita telah dirampok oleh pihak asing. Ini terjadi lantaran pemerintah kita sangat sudi menjadi budak dari negeri-negeri imperialis.”
Aksi massa ini akhirnya membubarkan diri setelah Wapres Budiono meninggalkan Lampung.

PRD Lampung Bagikan Selebaran ‘Gerakan Pasal 33’

Oleh : Saddam Cahyo

Puluhan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) membagikan selebaran tentang ‘gerakan pasal 33’ kepada rakyat banyak. Pembagian selebaran dilakukan di sejumlah pasar tradisional, kemarin (18/7).
Menurut koordinator pembagian selebaran, Togar Harahap, pembagian selebaran di pasar tradisional ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan gerakan ini secara massal kepada rakyat.
“Sasaran propaganda kami adalah rakyat banyak. Merekalah yang paling berkepentingan terhadap gerakan pasal 33 ini,” katanya.
Togar menambahkan, kenapa mereka memilih pasar, karena tempat itu merupakan tempat berkumpulnya rakyat banyak dan sekaligus simbol dari ekonomi rakyat.
“Pasar tradisional adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Dengan begini, kami mau tunjukkan bahwa gerakan pasal 33 adalah untuk mengembalikan demokrasi ekonomi ke tangan rakyat,’ ujarnya.
Aksi pembagian selebaran ini dilakukan secara beriringan dari pasar tengah hingga pasar bambu kuning bandar Lampung. Pembagian selebaran ini mendapat respon luas dari masyarakat.
Supardi, salah seorang pengunjung pasar, mengaku sangat senang dengan informasi yang disampaikan oleh selebaran itu. “Kami baru tahu, kalau ternyata ekonomi kita sudah dikusai asing,” ujarnya.
Menurut rencana, PRD Lampung akan menggelar aksi peluncuran gerakan pasal 33 pada tanggal 22 Juli mendatang. Aksi ini akan mendapat dukungan dari berbagai organisasi mahasiswa, serikat rakyat miskin, buruh, dan serikat petani.

Malam untuk Franky Sahilatua Oleh : Saddam Cahyo

Bandar Lampung (5/6). Basement Gedung PKM Unila malam itu tampak indah dengan dekorasi unik bernuansa sunyi, lengkap dengan latar hitam dan putih yang memenuhi dinding ruangan dan foto-foto usang mendiang franky sahilatua yang wafatdi usia 57 tahun setelah berbulan-bulan menderita kanker tulang belakang. Praktis gudang aktivis kampus yang biasanya tampak tak terawatt itu tersulap indah sebagai panggung untuk pentas seni bertajuk “Malam untuk Franky” yang digagas oleh UKM-BS Unila sebagai wujud apresiasi terhadap karya-karya dan konsistensi perjuangannya mendorong perubahan sosial hingga akhir hayat.

Seperti diungkapkan Ahmad selaku ketua umum UKM-BS Unila, “Pentas seni ini kami suguhkan untuk seluruh penggemar Franky dan seluruh peminat gerakan sosial di Lampung agar dapat mengambil nilai-nilai inspiratfi dari karya-karyanya sebagai pemacu semangat generasi muda Indonesia saat ini yang lumpuh berkarya untuk bangsanya sendiri.” Terangnya.

Aditya Albar, salah satu undangan yang hadir menyampaikan, “Mendiang Franky tak hanya kami kenal sebagai seniman ballads biasa, lebih dari itu ia adalah seorang yang memiliki komitmen teguh untuk terus melahirkan karya seni yang diangkat dari realita persoalan pelik yang sedang dihadapi oleh rakyat dan bangsa ini, berikut berbagai harapan yang ia sisipkan di setiap karyanya dapat memacu semangat dan kesadaran kita untuk mau lebih mengenal identitas dan kondisi bangsa hingga terdorong untuk melakukan perubahan bersama.” Ujar ketua LMND komisariat Unila ini.

Pentas seni terbuka ini dimulai sekitar pukul 20.0 WIB hingga 22.40 WIB, dengan rangkaian pembacaan sajak-sajak oleh beberapa seniman Lampung seperti Edi Samudra Kertagama yang membacakan “sajak sebatang lisong” karya WS. Rendra dan Ricky Putra yang membacakan “Puisi untuk Franky”. Tak hanya itu, pentas seni yang berlangsung apik dengan lighting menarik ini juga diramaikan oleh suguhan music karya-karya Franky yang dibawakan oleh perwakilan UKM Bidang Seni dari setiap kampus yang ada di propinsi Lampung.

Diantaranya Lelaki dan Rembulan, Orang Pinggiran, Perahu Retak hingga karya-karya terbaru seperti Pancasila Rumah Kita dan Bangsa Bayar Hutang juga disuguhkan oleh para seniman muda Sang Bumi Ruwa Jurai ini. Acara ditutup dengan penandatanganan bersama sepasang kaos putih bergambar siluet wajah Franky Sahilatua yang tutup usia pada 20 April lalu.

SRMI Tawarkan Kriteria Miskin yang Adil Kepada Pemkot Bandar Lampung

Oleh : Saddam Cahyo

Bandar Lampung (10/6). Setelah sebelumnya pada Rabu (8/4) melakukan aksi massa ke kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menolak 14 kriteria miskin versi BPS yang dinilai sangat tidak relevan menangkap realitas kemiskinan perkotaan sebagai acuan pendataan dan pembagian 200 ribuan kartu berobat gratis, Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) dan PRD yang diwakili oleh Roby Weldan, Rachmat Husein, Isnan Subkhi, Nyoman Adi dan Dede Kurniawan mendatangi Kantor Pemkot sekitar pukul 13.00 WIB dan berdialog langsung dengan Walikota Herman HN di ruang kerjanya untuk melanjutkan pembahasan yang terpotong kemarin.

Dalam kesempatan ini, Rakhmat Husein sebagai juru bicara SRMI mengatakan “ Kami menawarkan alternatif 5 kriteria yang harus diterapkan di Kota Bandar Lampung dan merupakan rumusan standar Kebutuhan Hidup Layak yang lebih objektif, diantaranya seseorang dapat dikatakan miskin jika ia tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan, namun tidak berarti pula jika salah satu kriteria tak terpenuhi maka orang itu dapat dikatakan mampu, kita harus memiliki konsep yang utuh dan fleksibel agar program kartu beribat gratis ini dapat benar-benar bermanfaat bagi warga miskin.” Ujarnya.

Sedangkan Herman HN mengatakan, “Saya sepakat dengan tuntutan kalian kemarin, kalau kalian bilang hari ini tidak ada warga miskin yang tidak punya listrik dan kompor gas di Kota ini, saya sangat percaya dan memang kriteria BPS itu kurang relevan, makanya saya mau mendata ulang tapi harus benar-benar adil, jangan ada PNS yang kebagian atau yang tidak berhak mendapatkannya, waktu mendata pendidikan gratis itu juga hasil data kami lebih baik dari BPS yang Cuma mencatat ada 19ribu warga miskin, kami catat ada 40 ribu.” tegas kader PDI P itu.

Ditambahkan olehnya, “Kalau sekarang kita ini mau mendata ulang KHL, itu bakal sangat repot, gini aja, kalian buktikan konkretnya kriteria miskin yang tepat menurut kalian, nanti terlibat langsung dalam proses pelaksanaan program ini, kartu ini minggu depan selesai proses pencetakan dan akhir bulan ini akan dimulai proses pendataan agar segera dapat dibagikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat, kalian boleh buktikan tuntutan kemarin di kecamatan Teluk betung Selatan yang terdiri dari 11 Kelurahan dan merupakan kantung miskin terbesar selain Kecamatan Panjang selama 10 hari, soal teknis pendataannya terserah kalian, ini nantinya akan kami komparasikan dengan acuan BPS.” Ujarnya.

Menjawab tawaran itu, Husein menerangkan, “Kami akan membuktikan kepada masyarakat luas bahwa BPS tidak dapat dijadikan acuan yang adil bagi warga miskin, dan konsep dari kami yang merupakan saripati amanah UUD 1945 adalah tepat dan harus kita jadikan acuan demi kesejahteraan rakyat, nantinya kami akan membangun posko perjuangan rakyat miskin (POPRAM) di setiap kelurahan di Kecamatan Teluk Betung Selatan agar tidak ada satupun warga miskin yang terdata dan tak mendapatkan haknya sebagai warga Negara.” Tegas Deputi Politik KPW PRD Lampung itu.

Setelah berdialog selama hamper dua jam, pertemuan yang diramaikan oleh puluhan wartawan itu ditutup dan dilanjutkan dalam proses kerja pendataan akhir Juni nanti.

SRMI Lampung Tuntut Kartu Berobat Gratis Tepat Sasaran Tanpa Kriteria Miskin BPS

Oleh : Saddam Cahyo

Bandar Lampung (8/6). Siang tadi sekitar pukul 10.00 WIB, 30an massa Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) melakukan aksi massa dengan longmarch dengan membawa spanduk tuntutan bertuliskan “Tolak Kriteria Miskin Versi BPS ! ” dan beberapa spanduk bertuliskan “Susun Kriteria Miskin yang Pro Rakyat”, ”Harga Mati untuk Kesejahteraan Rakyat”, ”Kartu Berobat Gratis yang Adil Merata” dari depan pondok rimbauan menuju kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung yang berjarak sekitar 500 meter dari lokasi.

Sesampai di pintu gerbang Pemkot, puluhan massa yang mayoritas terdiri dari ibu-ibu ini disambut oleh pagar betis rapat dari 50an satuan Polisi Pamong Praja perempuan yang sudah siap berjaga menghalau massa aksi yang hendak ngeluruk masuk. Sesaat kemudian, aksi dilanjutkan dengan penyampaian orasi politik dari para peserta aksi yang turut berpartisipasi.

Seperti diungkapkan oleh Subehan, “Kami berbondong-bondong ngeluruk ke kantor walikota ini untuk menuntut Pemerintah Kota menyusun sendiri kriteria miskin yang tepat untuk warga Kota Bandar Lampung dengan melibatkan berbagai pihak dan menyambut aspirasi publik, bukan dengan mengacu pada 14 Kriteria miskin versi BPS yang sangat tidak relevan dan tak mampu menangkap realitas kemiskinan perkotaan.” Ujar koordinator aksi tersebut.

Ditambahkan oleh Dede Kurniawan dalam orasinya, “Program pemberian 200an ribu kartu berobat gratis kepada warga miskin pada akhir Juni ini terkesan setengah hati, jangan sampai ini menjadi sekedar formalitas program yang mengilusi masyarakat, apalagi jika Pemkot tetap bersikukuh melakukan pendataan dengan acuan kriteria BPS, Menjamin kesejahteraan rakyatnya terutama dalam hal kesehatan adalah harga mati yang harus dibuktikan oleh Pak Herman kepada masyarakat miskin yang puas dijejali janji-janji saat kampanye dulu. ” tegas Sekretaris Wilayah SRMI Lampung itu.

Sedangkan Rakhmat Husein menegaskan, “Sejauh ini Pemkot sama sekali belum menunjukkan keberpihakannya pada rakyat miskin, sebulan lalu KPK telah mengumumkan bahwa Kota Tapis Berseri ini menduduki peringkat kedua dengan pelayanan publik terburuk di Indonesia, fakta yang setiap hari bisa kita lihat adalah infrastruktur publik yang masih terabaikan, jaminan pendidikan yang tak bisa dibuktikan, standar upah yang masih sangat rendah, bahkan hingga tata kota dan kelestarian lingkungan yang tidak diperhatikan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan runtutan komitmen janji Pak Wali saat terpilih dengan titipan amanah dari kita. ” papar Deputi Politik KPW PRD Lampung itu.

Setelah hampir satu setengah jam berorasi, massa aksi dipersilakan masuk kehalaman gedung Pemkot untuk ditemui langsung oleh Walikota. Sesaat setelah memasuki halaman gedung, dengan diiringi puluhan wartawan, Herman HN datang menghampiri massa aksi yang sedang berorasi dan meneriakkan yel-yel tuntutannya dan langsung berkata, “Ada apa ini? Dari mana kalian? Kok pake demo-demo segala kayak preman begini, kalian ini sudah ijin belum datang kesini? Kok ngaku-ngaku mewakili suara rakyat Kota Bandar Lampung yang berjumlah 800an ribu jiwa tapi kalian Cuma puluhan orang begini, Kalian jangan omong besar disini, saya ini walikota yang dipilih sama rakyat, saya paling gak suka cara demo ini cara preman, temui aja saya, mau apa, saya kasih.” Ujarnya sinis kepada massa aksi.

“Kami ini warga masyarakat Kota Bandar Lampung asli Pak, kami bukan preman, ini banyak ibu-ibu miskin dan saya sendiri tukang sokli yang pendapatannya 340 ribu sebulan, tapi waktu Bapak data warga miskin untuk dapat pendidikan gratis beberapa bulan lalu, saya dan warga sekitar sama sekali tidak ada yang dapat padahal anak kami masih usia sekolah, makanya sekarang kami minta kartu berobat gratis harus dibagikan seadil-adilnya karena kesehatan itu penting bagi kami warga miskin yang bekerja mengandalkan tenaga, jangan pakai kriteria BPS yang bermasalah itu.” Celetuk Suharto.

“Yasudah, mana KTP kamu, nanti ajudan saya yang urus, soal pendidikan gratis kemarin itu jangan asal tuduh saya gak serius mendata, BPS Cuma bilang ada 19 ribu warga miskin tapi hasil saya ada 40 ribu kan jadi lebih baik, nanti juga kan pendataannya melibatkan mahasiswa yang turun kelapangan langsung, jangan gonjang ganjing program saya dong.” Jawab Herman sekenanya.

Husein kemudian menengahi, “Kedatangan kami kesini bukan untuk menentang program bapak, justru ini bentuk aspirasi kritis yang membangun dan bertujuan untuk mendorong maju program ini menjadi program yang benar-benar pro rakyat dan tepat sasaran demi kesejahteraan warga miskin, tuntutan utama kami adalah dibukanya ruang diskusi yang melibatkan banyak pihak untukbersama-sama merumuskan kriteria yang adil dan tepat di Kota Bandar Lampung ini.” Paparnya.

“yasudah, gampang persoalan itu, jumat siang kalian datang kemari tapi perwakilan saja jangan ramai-ramai begini dan bawa usulan kalian, kita bicarakan lebih lanjut di forum itu nanti.” Ujar Walikota yang dikenal arogan itu menutup perdebatan.

Setelah mendengar kesepakatan itu, massa aksi membubarkan diri untuk kemudian mempersiapkan pertemuan jumat, 10 Juni 2011 nanti

Eko Prasetyo: 70% pengeluaran Keluarga Indonesia untuk Pendidikan

Rabu, 27 April 2011 | 18:08 WIB

Kabar Rakyat
Oleh : Saddam Cahyo

Dalam diskusi bedah buku “Orang Miskin Dilarang Sekolah”, Eko Prasetyo membeberkan bahwa 70% pengeluaran mayoritas keluarga di Indonesia adalah untuk pendidikan. Sayangnya, menurut penulis buku yang produktif ini, hasil yang didapatkan dari proses pendidikan sangat kurang.
“Anak-anak cuma mendapat keterampilan-keterampilan praktis, seperti ribuan tips bagaimana menjawab soal-soal ujian,” kata Eko Prasetyo mencontohkan. Situasi ini, katanya, semakin diperparah oleh kenyataan bahwa sistim ujian nasional hanya membodohi anak-anak.
Eko Prasetyo juga menyoroti kebiasaan pemerintah untuk cepat gonta-ganti kurikulum, sehingga berdampak buruk bagi perkembangan pendidikan nasional. “Sampai kapanpun, kalau sistimnya masih begini, anak-anak Indonesia akan kesulitan mengakses pendidikan yang berkualitas,” tutur penulis buku-buku progressif ini.
Diskusi ini merupakan bagian dari persiapan menyambut Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), pada 2 Mei mendatang, yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FMIPA Universitas Lampung.
Pada bagian awal diskusi, Eko lebih banyak menceritakan latar-belakang mengapa ia menulis bukunya “Orang Miskin Dilarang Sekolah”. Eko menceritakan, suatu ketika ia mengajar sebagai dosen tamu di klas khusus ITB, dan bertemu dengan anak-anak berprestasi gemilang, diantaranya sebagai pemenang olympiade sains. Sebagian besar anak-anak itu berasal dari keluarga yang terbilang mampu.
Saat itu, Eko mulai mengingat bagaimana jutaan anak Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, tidak bisa mengakses pendidikan karena persoalan biaya. Dari situlah ia mendapatkan inspirasi untuk menulis buku yang cukup populer itu, yang kabarnya sudah enam kali naik cetak.
Selain itu, Eko Prasetyo juga membeberkan sejumlah persoalan pokok di dunia pendidikan, diantaranya: orientasi pendidikan yang patuh kepada pasar tenaga kerja, pola manajemen yang menerapkan otonomi penuh, dan sistim pendidikan yang mengutamakan efisiensi dan pemadatan materi.
Karena hal tersebut, kata Eko, ada banyak sekali menjamur promosi-promosi pendidikan instan dan penawaran jurusan-jurusan populer, namun sangat mengabaikan aspek kualitas pengetahuan.
Diskusi ini dihadiri sekitar 40-orang mahasiswa. Proses diskusi pun berjalan dialogis. Ada banyak mahasiswa yang mengajukan pertanyaan. Salah satu dari pertanyaan mahasiswa itu adalah soal solusi untuk merombak sistim pendidikan sementara pemerintah sudah tidak bisa diharapkan lagi.
Eko Prasetyo pun menjawab dengan mengambil pengalaman Iran. “pemerintah harus merombak kurikulum dan secara tegas memperuntukkan sekolah negeri untuk rakyat miskin,” katanya.

Perlunya pendidikan alternatif

Dalam diskusi itu, Eko mengeritik aktivis yang sekedar terjebak adalam aktivisme belaka, tetapi jarang mengupayakan terjadinya perubahan yang kecil-kecil dan terkadang dianggap sepele.
“Kita membangun pendidikan alternatif sebagai bentuk perlawanan terhadap sistim pendidikan nasional yang menindas anak bangsa,” katanya dengan tegas.
Selain itu, ia juga menganjurkan perlunya menciptakan kurikulum baru yang membebaskan, yaitu kurikulum yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan nalar, berkarya, dan berimajinasi.
Ia juga menekankan bahwa kurikulum itu harus memberikan kepercayaan diri kepada peserta didik dan kesadaran akan pentingnya kerjasama. Eko pun mengutip perkataan Bung Karno, bahwa “untuk mengubah suatu bangsa, maka ubahlan sistim pendidikannya. Karena pendidikan adalah tiang untuk kekokohan suatu bangsa.”

Pernyataan Sikap LMND untuk Hari Buruh Internasional

PERNYATAAN SIKAP
Nomor : 004/Perny. Sikap/EN/V/2011

HENTIKAN REZIM PEMBOHONG-NEOLIBERAL :
SBY-BOEDIONO
BANGUN PERSATUAN NASIONAL
UNTUK KEDAULATAN & KEMANDIRIAN NASIONAL

Janji pemerintahan SBY-Boediono yang disampaikan pada tanggal 4 Juli 2009 di Gelora Bung Karno untuk menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendidikan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pemerintahan yang bersih; semakin jauh dari kenyataan.
Kita sulit menemukan penjelasan rasional ketika harapan perbaikan kehidupan rakyat Indonesia dapat dibangun oleh Pemerintah SBY-Boediono diatas fondasi kebijakan Neoliberal yang menghancurkan kepentingan nasional. Bagaimana mungkin pemerintahan SBY-Boediono dapat menciptakan lapangan kerja jika sumber-sumber energi dan perekonomian nasional dari hulu sampai ke hilir justru diserahkan kepada asing. Data Forum Rektor Indonesia pada 2007 menyebutkan bahwa dominasi korporasi asing yang saat ini menguasai 85,4% konsesi pertambangan migas, 70% kepemilikan saham di Bursa Efek Jakarta, dan lebih dari separuh (50%) kepemilikan perbankan di Indonesia. Sektor ekonomi yang penting seperti perkebunan, ritel, telekomunikasi, transportasi penerbangan, air minum, dan sektor strategis lainnya juga telah dikuasai oleh asing. Sehingga tidak mengherankan jika pertumbuhan ekonomi, yang diklaim pemerintah naik saat ini, tidak lain hanyalah pertumbuhan semu yang hanya dinikmati segelintir orang kaya. Sungguh ironis ketika ada 150 orang terkaya Indonesia sekarang ini menguasai Rp 650 triliun rupiah, tetapi ada 105 juta lebih orang miskin, yang harus cukup dengan 18.000 per hari. Kehidupan mayoritas rakyat Indonesia saat ini hidup dari sector informal (72,7 juta) dan untuk bertahan hidup harus bersandar pada konsumsi yang dibiayai melalui utang, seperti kredit konsumsi, program sosial neoliberal (BLT, KUR, BOS, PNPM, dan sebagainya) yang dibiayai dengan utang, program stimulus ekonomi yang juga dibiayai utang, hingga kenaikan gaji PNS dan TNI/Polri yang juga dibiayai dengan utang.
Bersamaan dengan proses penghancuran ekonomi nasional, sistem pendidikan nasional dibawah pemerintahan SBY-Boediono tidak lebih daripada praktek Politik Etis di zaman Kolonial. Pendidikan nasional tidak diarahkan untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas sehingga dapat mengolah dan meningkatkan nilai tambah dari kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa. Pendidikan nasional telah diselewengkan hanya untuk memenuhi pasar tenaga kerja murah dan pelayan jasa bagi modal-modal internasional yang telah mengeruk kekayaan alam bangsa ini. Menurut data, preferensi pekerjaan yang banyak diisi oleh lulusan perguruan tinggi adalah bidang jasa (52 persen), perdagangan, hotel, restoran (14 persen), dan pertanian (10 persen). Bidang industri pengolahan hanya diminati oleh 8 persen lulusan. Sehingga tidak mengherankan jika saat industry nasional mengalami kehancuran, sistem pendidikan nasional justru menciptakan barisan pengangguran terdidik yang terus meningkat setiap tahunnya. Data Biro Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa jumlah pengangguran terbuka (S-1) pada Februari 2007 sebanyak 409.900 orang. Setahun kemudian, pada Februari 2008 jumlah pengangguran terdidik bertambah 216.300 orang atau menjadi sekitar 626.200 orang. Jika setiap tahun jumlah kenaikan rata-rata 216.300, maka pada Februari 2011 telah terjadi peningkatan pengangguran terdidik S1 sejumlah terdapat 1.275.100 orang. Jumlah ini belum ditambah dengan pengangguran lulusan diploma (D-1, D-2, D-3) dalam rentang waktu 2007-2010 saja tercatat peningkatan sebanyak 519.900 orang atau naik sekitar 57%.
Sementara itu, anggaran pendidikan sebesar 20% APBN yang selama ini digembar-gemborkan oleh pemerintah dalam realisasinya justru bukan didasarkan pada total jumlah APBN sebesar 1.229,5 trilliun. Fakta ini disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Hekinus Manao, bahwa pemenuhan amanat undang-undang dalam penyaluran anggaran pendidikan sebesar 20% diambil dari pos belanja pemerintah pusat pada APBN yang besarnya Rp 410,4 trilliun (Suara Pembaharuan, 2010). Sehingga tidak mengherankan jika pendidikan nasional tidak menunjukkan perbaikan terhadap akses terhadap mayoritas rakyat miskin, kualitas sarana infrastruktur, kurikulum, tenaga pengajar dan kualitas lulusannya.
Dibawah Pemerintahan SBY-Boediono saat ini, kehidupan rakyat Indonesia telah nyata dikembalikan pada kondisi kolonial. Dan untuk melanggengkan kekuasaannya, kolonialisme akan terus melanggengkan keterbelakangan, kebodohan dan mentalitas inlander suatu bangsa.
Untuk memutus mata-rantai itu, bangsa ini membutuhkan pemuda-pemuda cerdas dan progressif, yang sanggup menjadi pembawa “obor” pencerahan untuk kemajuan bangsanya. Oleh karenanya, pada peringatan hari Buruh Se Dunia dan Hari Pendidikan Nasional 2011 ini, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi menegaskan bahwa jalan untuk bangkit mandiri dari keterpurukan bangsa saat ini adalah :
1. Melakukan Pencabutan terhadap berbagai UU yang berbau neoliberal (yang dibiayai oleh aing); UU 25/2007 tentang Penanaman Modal , UU 21/2002 tentang Ketenaga Listrikan , UU 2/2001 tentang Minyak dan Gas, UU 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau , UU 19/2003 tentang BUMN, RUU Pertanahan
2. Melakukan nasionalisasi terhadap pertambangan asing dan sector-sektor strategis lainnya bagi pembangunan industry nasional
3. Hapus hutang luar negeri yang menjadi instrument menciptakan ketergantungan terhadap ekonomi dan politik nasional serta membebani APBN.
Akhir kata, kami mengajak kepada seluruh gerakan rakyat, pemuda, mahasiswa dan pelajar untuk membangun dan memperkuat persatuan nasional guna meng-HENTIKAN pemerintahan Neoliberal SBY-Boediono.
Selamat Hari Buruh Se-Dunia,
Hidup Kaum Buruh, Hidup Mahasiswa Indonesia!!!
Jakarta, …. Mei 2011
Bentuk Dewan Mahasiswa, Rebut Demokrasi Sejati
Eksekutif Nasional
Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi
(EN-LMND)


Lamen Hendra Saputra Agus Priyanto
Ketua Umum Sekretaris Jenderal

Terus Menerus Mendapat Intimidasi, Petani Padang Ratu Datangi Mapolres

Oleh : Saddam Cahyo

Lampung Tengah-Sedikitnya 250-an petani dari Kecamatan Padang Ratu, Lampung Tengah, mendatangi Markas Polres setempat. Mereka menuntut pihak Kepolisian untuk bersikap netral dalam kasus konflik agraria dan tidak melakukan kriminalisasi terhadap pejuang petani.
Para petani mulai bergerak sejak pagi hari, sekitar pukul 08.00 WIB, dengan menumpangi 3 truk dan 1 mobil bak terbuka. Para petani pada umumnya berasal dari tiga desa, yaitu Sendang Ayu, Surabaya, dan Padang Ratu.
Sesampainya di kantor Polres, iring-iringan mobil truk yang membawa petani ini dihentikan polisi. Dengan dalih mencegah adanya senjata tajam atau barang berbahaya, Polisi melakukan pemeriksaan terhadap semua barang-barang bawaan petani. Alhasil, aksi yang direncanakan dimulai kira-kira pukul 10.00 WIB, akhirya molor hingga pukul 12.58 WIB.
Meskipun begitu, para petani tetap bersemangat dan membentuk barisan untuk memulai aksi. Ahmad Muslimin, yang bertindak sebagai koordinator lapangan, langsung mengarahkan massa untuk berbaris dan menyiapkan perangkat-perangkat aksi.
“Kami datang ke sini untuk menuntut keadilan, bukan untuk mencari kerusuhan. Jadi, ada baiknya pak Polisi bertindak netral terkait sengketa lahan antara petani dengan eks PT.Sahang,” kata Ahmad Muslimin.
Menurut Ahmad Muslimin, dasar penyelesaian sengketa lahan di atas ex-PT.Sahang adalah UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria, dan Polisi seharusnya berpedoman pula pada aturan itu.
Rahmat Husen, koordinator deputi politik KPW PRD Lampung, mengatakan bahwa perjuangan petani untuk mengambil kembali hak-hak harus disertai keberanian dan tekad tak kenal menyerah.
Sambil mensitir perkataan Ketua Umum PRD, Agus Jabo Priyono, Rahmad Husein menyerukan kepada petani untuk menjalankan slogan “Rebut, Duduki, Jaga”. “Hanya dengan cara itulah, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, kita bisa mempertahankan apa yang menjadi hak kita,” katanya.
Seorang petani asal Jambi, yaitu Pak Abas, yang juga Kepala Suku Anak Dalam, menyampaikan orasi dukungan dan solidaritas terhadap perjuangan para petani padang ratu. “Kita harus memiliki semangat juang, tidak kenal lelah, dan sebuah keyakinan bahwa kita pasti akan menang,” katanya menyemangati massa petani.
Pak Abbas, yang baru saja mengikuti Dewan Nasional STN beberapa hari lalu, mengajak para petani memperkuat persatuan dan berjuang melawan rejim neoliberal: SBY-Budiono.
Setelah berorasi kira-kira sejam lebih, beberapa perwakilan petani diperbolehkan untuk bertemu dengan Kapolres Lampung Tengah, AKBP Budi Wibowo.
AKBP Budi Wibowo mengatakan bahwa Polisi sama sekali tidak mencapuri urusan proses pedata yang sedang berlangsung di BPN RI, melainkan melakukan penyelidikan terkait pengrusakan dan pencurian lawan sawit oleh sejumlah warga.
Tetapi pernyataan Kapolres itu segera dibantah Ahmad Muslimin. Menurutnya, pihak Kepolisian telah bertindak meresahkan warga dan sudah keluar dari prosedur yang sah.
Seorang petani bernama Ahmat Tohari, misalnya, yang kendaraan roda duanya disita oleh Kepolisian dengan dalih barang bukti. Selain itu, pihak kepolisian juga dilaporkan sering melakukan intimidasi dan ancaman terhadap warga.
Perdebatan cukup alot pun terjadi. Namun, akhirnya, disepakati bahwa persoalan penyelidikan itu akan ditunda hingga ada putusan dari BPN RI tentang hak milik yang sah. Pihak Kepolisian menjanjikan akan menunda proses penyidikan hingga turunnya putusan BPN. Juga, meminta kepada masyarakat yang menjadi korban intimidasi agar melapor ke Polisi. Polres juga menjanjikan gelar perkara akan melibatkan masyarakat.

Dewan Nasional STN: Musuh Pokoknya Imperialisme, Alat Perjuangannya Front Persatuan

Oleh : Saddam Cahyo

SETELAH berlangsung dua hari, Dewan Nasional Serikat Tani Nasional (STN) akhirnya ditutup. Untuk mensosialisasikan hasil-hasil konsolidasi nasional ini, sejumlah pengurus nasional dan pengurus daerah STN menggelar konferensi pers.
Acara konferensi pers ini dilaksanakan di gedung PWI Lampung, kemarin (19/4). Yudi Budi Wibowo, selaku ketua Umum STN, bersama Ghazali dari NTB, Abbas dari Jambi, Wens dari NTT, Sutarno dari Riau, dan Kadek Artawan dari Lampung, menjelaskan kepada wartawan mengenai hasil-hasil pertemuan Dewan Nasional.
Persoalan pokonya adalah imperialisme
Dalam penjelasannya kepada wartawan, Yudi Wibowo menjelaskan bahwa pemerintahan SBY-Budiono sudah melanggar konstitusi karena membiarkan eksploitasi hutan dan lahan produktif oleh korporasi asing.
Yudi Wibowo juga menganggap SBY telah membohongi kaum tani dengan menjanjikan redistrubusi tanah, tetapi kenyataannya sebagian besar tanah produktif justru diserahkan kepada perusahaan asing.
Dalam sepuluh tahun terakhir, kata Yudi, kaum tani Indonesia digempur oleh kebijakan-kebijakan neoliberal, yang berkepentingan untuk menghancurkan sektor pertanian di dalam negeri.
Dengan jalan neoliberal, jelasnya, negara diharuskan mencabut subsidi dan kredit mikro bagi petani, membuka ruang impor seluas-luasnya bagi produk pertanian negara lain, mengalihkan kepemilikan tanah dari masyarakat kepada swasta, dan mempromosikan mekanisme pasar untuk penjualan alat2 dan hasil produksi pertanian.
“Kehancuran produksi pangan nasional saat ini disebabkan oleh imperialisme. Produk pertanian kita dihancurkan dengan impor, tidak ada dukungan modal dan teknologi, dan pemerintah dibuat lepas tangan,” katanya.

Persatuan Nasional
Untuk menjawab persoalan imperialisme ini, dewan nasional STN menyimpulkan bahwa diperlukan sebuah persatun nasional seluas-luasnya untuk melawan imperialisme.
Kaum tani, kata Yudi, harus mengambil peran dalam menggalang dan mendorong pembentukan persatuan nasional seluas-luasnya ini, baik di tingkat nasional maupun lokal.
Di tingkat lokal, misalnya, karena petani berhadapan langsung dengan korporasi asing dan proyek neoliberal, maka persatuan di tingkat lokal pun bisa digalang.
Menurut Yudi, ada banyak sekali kasus-kasus petani di tingkat lokal yang asal-muasalnya adalah imperialisme. “Dengan mengangkat isu-isu yang dekat dengan persoalan petani pun, kita bisa mendorong persatuan yang seluas-luasnya,” kata Yudi.
Berencana menggelar aksi nasional
Salah satu rekomendasi dari Dewan Nasional STN adalah rencana menggelar aksi nasional pada bulan September mendatang. “Kita akan mempersiapkan mobilisasi besar-besaran, tentu dengan mengajak organisasi tani dan komite tani yang lain, untuk bergabung dalam aksi bersama,” tegas Yudi dalam akhir konferensi persnya.
Dari aksi nasional itu, STN berharap bisa dibentuk semacam Komite Nasional untuk penuntasan kasus-kasus agraria. “Kita berharap bisa membentuk sebuah komite nasional untuk menuntaskan persoalan kaum tani. Tentu dengan partisipasi organisasi tani dan kaum tani itu sendiri,” tegasnya.

Persatuan Rakyat Bandar Lampung serahkan koin rakyat pada DPRD

Oleh : Saddam Cahyo

Bandar Lampung, 1/4. Puluhan aktivis yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Bandar Lampung melanjutkan aksi penggalangan koin yang sudah dilakukannya selama satu minggu ini dengan mendatangi kantor DPRD Kota Bandar Lampung untuk menyerahkan secara langsung sekantung koin tersebut kepada pimpinan Komisi B yang secara terbuka diberbagai media lokal mengakui kesalahannya telah mengedarkan surat permintaaan partisipasi kepada lebih dari 40 perusahaan untuk insentif agenda kunjungan kerja tanpa mekanisme yang tepat.

Aksi kali ini dimulai sejak pukul 10.00 WIB dengan berjalan kaki dari persimpangan lampu merah Gubernuran sambil menyebar ratusan selebaran pernyataan sikapnya kepada seluruh warga pengguna jalan raya maupun pedagang di sepanjang jalan DR. Susilo Teluk Betung Utara. Sesampainya di depan kantor DPRD, puluhan massa aksi yang berasal dari berbagai ormas tersebut mulai merapihkan barisan dan membentangkan spanduk tuntutan mereka yang bertuliskan “Aksi Penggalangan Koin untuk Wakil Rakyat yang Suka Mengemis”.

Meski aksi ini dilakukan tanpa pengeras suara dan dijaga rapat oleh barisan aparat kepolisian, namun massa aksi cukup bersemangat dan lantang meneriakkan segala tuntutan yang mereka usung sesaat sampai di depan pintu masuk gedung DPRD. “Meski tidak memobilisasi massa sebanyak mungkin, aksi kami sangat serius karena merupakan lanjutan dari perjuangan bertahap untuk memutus praktik menyimpang seperti pungli di jajaran elit birokrasi yang justru menjadi akar permasalahan kemiskinan akut yang diderita rakyat” ujar Purnomo selaku koorlap aksi.

Dalam orasinya, Freddy Muchtar yang juga ketua SRMI Lampung menegaskan “Kekecewaan rakyat jangan sampai terus dibiarkan, kepercayaan dan mimpi akan kesejahteraan yang sudah di titipkan kepada wakil rakyat jangan lagi diselewengkan dan dilupakan dengan segala praktik menyimpang seperti uang siluman atau penarikan berbagai upeti yang mengundang tumbuh suburnya permasalahan kesejahteraan rakyat seperti kesenjangan pendapatan, kesempatan kerja hingga perputaran modal karena rakyat punya batas kesabaran yang mampu meledak seketika.”

Hal senada juga terungkap dari orasi Nyoman Adi bahwa “Kebiasaan buruk pada eksekutif-legislatif yang tanpa malu-malu melanggengkan praktik uang siluman seperti ini telah secara langsung mengangkangi amanah rakyat, mencoreng wajah demokrasi Indonesia dan membunuh hak hidup layak bagi rakyat, karena praktik uang siluman seperti ini setidaknya telah menyumbang 30% lebih dari beban produksi yang berimplikasi pada semakin terpuruknya upah buruh dan mendorong kehancuran sector perindustrian dalam negeri.” Tegas aktivis LMND tersebut.

Setelah hampir satu jam menggelar orasi di depan pintu masuk gedung DPRD akhirnya massa aksi ditemui oleh Kadivhumas DPRD Kota Bandar Lampung yang mewakili lembaga legislatif tersebut. Dalam kesempatan itu, Heri Muheri mengungkapkan permohonan maaf karena semestinya aspirasi positif dari masyarakat seperti ini disambut langsung oleh Komisi B namun amat disayangkan karena yang diharapkan sedang tidak berada ditempat, ia juga menawarkan kepada massa aksi untuk menunda penyerahan koin pada hari senin yang akan datang.
Namun massa aksi tetap mendesak agar koin yang sudah susah payah terkumpul dari keringat rakyat dan merupakan perwujudan aspirasi warga kota yang benar-benar mengharapkan munculnya itikad perubahan dari anggota dewan untuk kembali kejalan amanat kesejahteraan rakyat.

Setelah disepakati, sekantung koin berjumlah 55.300 rupiah tersebut diserahkan oleh perwakilan massa aksi kepada Heri Muheri, SH selaku kadivhumas DPRD yang akan meneruskannya kepada komisi B selaku pihak yang bersalah. Saat dikonfimasi perkembangan kasus ini, Heri mengatakan “Kasus ini masih dalam proses yang dilakukan langsung oleh Badan Kehormatan sedangkan ketua komisi B sendiri sudah mengakui kesalahan yang dilakukan oleh segenap pimpinan di komisinya, dan secara transparan penyelesaian kasus ini akan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.” Janjinya setelah menerima koin sumbangan masyarakat tersebut.

Aksi Koin Untuk DPRD Bandar Lampung Berlanjut

Oleh : Saddam Cahyo

Bandar Lampung, 24/3. Setelah beberapa hari sebelumnya melakukan aksi penggalangan koin untuk anggota DPRD Kota yang tertangkap basah melakukan pungutan liar dengan mengedarkan surat permohonan partisipasi kepada hampir 40 perusahaan yang beroperasi di Kota Bandar Lampung kepada masyarakat yang ramai melintasi Bundaran Tugu Adipura, Persatuan Rakyat Bandar Lampung (PERBAL) yang merupakan aliansi dari puluhan aktivis SRMI, LMND, PRD, dan SBAR melanjutkan aksi penggalangan koinnya di persimpangan lampu merah Tugu Universitas Lampung kemarin (23/3).

“Ini sebagai bentuk keseriusan kami menguak kebobrokan Anggota DPR yang kerap menyengsarakan rakyatnya dengan melanggengkan praktik dana siluman, dan kehadiran kami di depan kampus negeri terbesar di provinsi Lampung ini pun dimaksudkan untuk menggalang dukungan dan partisipasi serta menginformasikan kepada mahasiswa sebagai agen perubahan sosial bahwa permasalahan rakyat yang semakin mengancam kehidupan tidak cukup diatasi dengan diskusi-diskusi melainkan harus didorong oleh perjuangan intelektual muda progresif di tengah-tengah rakyat miskin” ujar Fredy Muchtar selaku ketua SRMI Lampung yang juga menjadi bagian dari aliansi saat ditanyakan tujuan penggalangan koin di kampus Unila kemarin.

Tak berhenti sampai disitu, upaya PERBAL ini berlanjut dengan di undangnya koordinator aksi mereka dalam tayangan “Bincang Sore Radar TV” sebagai pembicara tunggalnya sore hari ini (24/3).
“Kami sebagai media massa yang selalu berusaha menyajikan kabar terbaik untuk masyarakat sangat mengapresiasi perjuangan rekan-rekan aktivis yang masih semangat memberikan penyadaran kepada masyarakat luas akan penyimpangan perilaku wakil-wakil mereka di parlemen.” Ujar Tessy selaku pembawa acara saat membuka tayangan yang disiarkan secara langsung itu.

Dalam kesempatan ini, Ketua LMND Lampung, Isnan Subkhi mewakili Aliansi PERBAL menyampaikan bahwa aksi ini merupakan upaya serius yang mereka lakukan untuk memutus mata rantai budaya korupsi yang sudah menjadi momok menyeramkan bagi Bangsa Indonesia yang selama ini dilanggengkan praktiknya oleh para penguasanya sendiri, “Untuk itu meski sampai saat ini koin yang terkumpul belum begitu berarti banyak jika dibandingkan dengan gaji anggota dewan itu sendiri, rencananya minggu depan kami akan menyerahkannya langsung kepada pimpinan dewan Kota Bandar Lampung.” Ujarnya.

Tayangan ini pun tak lantas menjadi diskusi satu arah karena juga diwarnai oleh beberapa telepon tanggapan dari masyarakat maupun konfirmasi dari berbagai pihak terkait, seperti dari Bapak Yusuf Efendi selaku Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Bandar Lampung yang dihubungi via telepon mengungkapkan, “Sebagai wakil rakyat di Parlemen, saya sangat menghargai perjuangan rekan-rekan semua dan untuk agenda-agenda DPR seperti Kunker, Bimtek maupun Study Banding memang sudah ditetapkan untuk dilaksanakan agar memacu kinerja naggot dewan sendiri dalam tugasnya membangun daerah namun memang tidak dibenarkan adanya praktik pungutan liar apalagi yang dapat merugikan rakyat karena agenda seperti ini sudah dianggarkan dalam APBD setempat.” Terangnya.

Ditambahkan, “Sejauh ini BK masih dalam tahap pengkajian kasus ini dan kita belum dapat mengkategorikan kasus ini sebagai tindakan pidana ataupun pelanggaran kode etik lainnya, karena surat edaran resmi yang dikeluarkan harusnya ditandatangani oleh ketua Dewan, bukan oleh Komisi B, mungkin saja ini ulah oknum atau malah seluruh anggota di Komisi B juga terlibat, namun sesegera mungkin jika sudah terungkap kebenarannya kami akan menindak dan memberikan sanksi tegas tanpa pandang bulu” tegas Yusuf yang juga seorang kader PKS ini.

Menanggapi pernyataan ini, Bapak Ahmad, salah seorang masyarakat yang menelepon menegaskan “Meski tidak kuliah, saya cukup mengikuti perkembangan kasus ini melalui media massa, dan saya sangat menyayangkan pernyataan Pak Yusuf sebagai ketua BK yang hanya mampu berujar tapi sampai lewat satu minggu dari kasus ini menguak sama sekali belum melakukan tindakan tegas yang nyata dan diketahui publik.”

Hal senada juga disampaikan oleh Isnan “Kufikir waktu satu minggu ini sudah cukup lama untuk sekedar mengkaji dan mengungkap kasus yang jelas-jelas sudah terbongkar oleh masyarakat, sudah semestinya BK tak sekedar mengeluarkan pernyataan konfirmasi melainkan mengutarakannya dalam bentuk sanksi tegas dan transparan karena hal ini bias menjadi preseden buruk yang semakin mencoreng nama lembaga yang sedang mengalami krisis kepercayaan dari rakyat yang diwakilinya ini” pungkasnya.

Respon lainnya dari masyarakat diantaranya disampaikan oleh Bapak Indra dan Ginting yang mengungkapkan “Meski aksi penggalangan koin di pinggir jalan ini kurang elegan dan tergolong melecehkan, mereka berharap upaya ini dapat dimaknai sebagai tamparan keras dari masyarakat yang sudah terlalu kecewa dan tidak buta akan kebohongan dan pengkhianatan yang sudah dilakukan oleh Anggota Dewan yang sudah dipilih dengan hati nurani, semoga mereka lekas sadar” harapnya.

“Terkait elegan atau tidaknya kemasan aksi kami ini, kami fikir jika peringatan dari rakyat disampaikan kepada Dewan dengan cara-cara yang normal tentu kasus ini hanya akan menguap, lain halnya jika seperti ini, kami bias melakukan pendidikan politik yang sehat dan benar dengan mengabarkan secara massif akan kebobrokan sistem demokrasi liberal ini dan mengajak serta partisipasi masyarakat untuk tidak berhenti berfikir kritis dan berjuang terhadap segala penindasan disekitarnya” tegas Isnan.

Mengakhiri perbincangan, Isnan juga menyerukan “Kepada seluruh elit birokrasi baik eksekutif maupun legislative untuk berhenti menipu dan mempermainkan amanah yang sudah di titipkan oleh rakyatnya dan kepada para pengusaha untuk ikut serta dalam perjuangan memutus rantai uang siluman yang menjadi salah satu akar penindasan dan kesengsaraan rakyat Indonesia, jauh lebih baik untuk mulai mengalihkan dana pungli ini untuk kesejahteraan pekerja" ujarnya

Koin Untuk DPRD Yang Suka Mengemis

Oleh : Saddam Cahyo

Bandar Lampung, 22/3. Puluhan warga yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Bandar Lampung ( PERBAL ) turun ke jalan melakukan aksi simpatik penggalangan koin sebagai bentuk keprihatinan mereka kepada komisi B DPRD Kota Bandar Lampung yang tertangkap basah melakukan praktek uang siluman dengan mengirimkan surat edaran resmi kepada hampir 40 perusahaan seperti informasi yang dilansir media massa setempat. Aksi penggalangan koin ini dilakukan di persimpangan lampu merah Tugu Adipura dan berlangsung selama dua jam sejak pukul 10.00 WIB.

Menurut Isnan Subkhi selaku koordinator aksi “Melalui aksi ini kami hendak mengabarkan kepada seluruh warga Kota Bandar Lampung bahwa wakil-wakil yang dipilihnya sepenuh hati dengan harapan tulus akan keterwakilan suaranya di parlemen yang berkursi empuk itu sudah berkhianat dan berbalik memusuhi rakyat, dengan berbagai dalih seperti Bimtek, kunker dan study banding, anggota Dewan khususnya Kota Bandar Lampung kerap meninggalkan tugasnya dan mengabaikan aspirasi rakyatnya, dan yang paling menyedihkan yang perlu kami kabarkan saat ini adalah terbongkarnya peranan DPRD dalam menyokong munculnya berbagai persoalan di masyarakat, yakni melanggengkan praktik uang siluman dengan menarik berbagai upeti illegal.”

Ditambahkan olehnya, “Penggalangan koin untuk DPRD ini akan kami lakukan sampai 3 hari ke depan di beberapa tempat termasuk kampus-kampus dan koin yang terkumpul nantinya akan kami antarkan secara suka rela kepada pimpinan DPRD Bandar Lampung sebagai bentuk keprihatinan yang mendalam dari masyarakat terhadap perilaku menyimpang DPRD yang sudah lupa akan amanah pengabdiannya terhadap rakyat bukan justru berbalik menindas rakyatnya, untuk itu kami menghimbau kepada seluruh warga kota untuk turut berpartisipasi aktif mendukung gerakan ini.”

Aksi ini juga diwarnai oleh orasi-orasi politik solidaritas dari beberapa organisasi seperti LMND, SBAR, SRMI, dan PRD. Dalam orasinya, Roby Weldan selaku ketua Partai Rakyat Demokratik Bandar Lampung mengatakan “Bagi kami, kebijakan upah murah dan kehancuran industrusi nasional yang selalu menjadi momok bagi rakyat tidak hanya disebabkan melambungnya harga sembako dan BBM yang membengkakkan biaya produksi, melainkan juga praktik upah siluman di tingkatan Eksekutif maupun Legislatif yang sangat memberatkan pengusaha dan rakyat kecil, praktik upeti seperti ini pun membuka ruang pelacuran kebijakan, dimana praktik uang siluman ini dapat dijadikan posisi tawar pengusaha untuk mengintervensi penetapan Upah Minimum, tak heran jika jeritan buruh setiap tahunnya slalu dijawab dengan upah serendah-rendahnya.” Tegasnya.

membincangkan Demonstrasi dengan Dua Bocah

oleh : Saddam Cahyo

Cukup rumit sebenarnya mengartikan gemuruh yang bersesakan di dada dengan sekelumit fikiran yang terbesit di kepala siang itu, saat aku dan kawan-kawan baru saja melakukan beberapa kesalahan analisa taktik dan keterlambatan mengambil keputusan sehingga melewatkan begitu saja momentum dan kesempatan besar untuk mengabarkan kepada Wakil Presiden Boediono bahwa rakyat lampung tidak tidur dan merasakan kegagalan pemerintahan Rezim Mandor Modal Asing yang sedang ia jalankan bersama seorang Gubernur jendral Imperium untuk Indonesia berjuluk SBY.

Namun cukup terhibur saat laju suzuki roda dua itu kami hentikan di depan sekretariat. seorang bocah lelaki berkepala gundul langsung berlari ke arah kami sambil melambaikan tinggi-tinggi tangannya dan berkata ;

"Halo ! dari mana om ? dari aksi demo ya? di teluk ya om? rame ya? kok udah pulang ?" tuturnya beruntut hingga aku tersenyum dengan perasaan yang bercampur aduk.

"Iya ren, kok gak sekolah ?" jawaban pertamaku mencoba menghargainya sebagai kawan yang berhak direspon saat mengajak berkomunikasi meski ia baru duduk di kelas 1 sekolah dasar.

"Enggaklah om kan udah pulang jam segini mah, wah ini apa om? Untuk demo ya?" tanyanya lagi sambil menunjuk pada kumpulan poster dan bendera yang ku sandarkan pada dinding halaman secretariat.

“Iya Ren, yaudah mainnya disana aja ya.” Bujukku berharap ia segera bermain dengan kawan-kawan sebayanya yang menunggu di luar.

Tentu saja bukan bermaksud mengusirnya dari kami berdua, saat itu aku berdua dengan seorang kawan, melainkan kami berdua masih hendak membereskan atribut aksi yang kami bawa dan sejenak beristirahat sambil merebahkan tubuh di kursi tamu. Sesaat ketika aku dan seorang kawan tadi terlibat obrolan kecil membahas aksi demonstrasi yang baru saja dilakukan, Rendi, si bocah kecil tadi menghampiri kami sambil memegang jajanan coklat digenggaman tangannya.

“Ayah mana om ? tadi demo ngapain om? Kok demo terus sih ?” katanya kepada kami berdua.

“Ayahmu ada disana tadi, mungkin mau mampir dulu ke rumah sakit, demo itu ibadah Ren.” Jawabku tanpa bermaksud asal menjawab.

“Ibadah kan solat om, kok demo juga ibadah sih ?” sanggahnya.

“Iya, karena demo itu berpahala, demo juga bisa mengantar kita ke pintu surga Ren.” Jawabku memperkuat argument pertamaku.

Sambil bergeliat-geliat di kursi layaknya seorang bocah berusia 7 tahun Rendi berkata “kok demo berpahala sih om? Emang demo itu apa ?” Tanya nya lagi.

Kawanku tadi hanya tersenyum memperhatikan obrolan kami, aku pun menjawab. “Demo itu bias berpahala Ren, karena demo itu bias membantu orang banyak yang lagi kena musibah” jawabku meyakinkan.

“Ooh, jadi demo itu bisa bantu orang juga ya om?” tanyanya meragu.

“Iya Ren, kita bisa berbuat baik dan membantu banyak orang dengan cara berdemo makanya demo juga bisa disebut ibadah dan berpahala.” Jelasku.

“Jadi demo itu bisa berpahala ya om?” tanggapnya memastikan.

“Iya bisa berpahala, asalkan kamu sadar betul kenapa kamu harus berdemo dan tau apa manfaatnya untuk banyak orang, nanti kalau sudah besar ikut demo ya.” ajakku.

“Ah nanti Rendi mau jadi Presidennya aja om, tapi kata orang demo itu salah.” Jawabnya.

“Hehe, ya bagus kalo bisa jadi Presiden nanti, iya demo bisa jadi perbuatan yang salah kalau tujuannya gak jelas dan gak ada manfaatnya untuk orang banyak, kan tadi om bilang kita harus faham dan sadar betul kenapa harus demo.” Jawab ku lagi.

“Oh iyaya om.” Jawabnya langsung berlari kebelakang.

Tiba-tiba berlari ke arah kami seorang bocah lainnya bernama Rido yang merupakan adik kandung dari Rendi, mereka berdua adalah anak seorang kawanku yang lain yang mengabdikan dirinya dalam perjuangan rakyat miskin kota untuk terbebas dari ketertindasan sistem yang dipertahankan bahkan dikembangkan oleh penguasa kami untuk menjerat, menjepit, melumpuhkan, menghisap dan membiarkan mati lemas rakyatnya yang tak berdaya.

“Ooom, kalo demo bisa dapet piala ya?” Tanya nya padaku.

“Bukan piala Do, tapi pahala, tau pahala kan ? ” jawabku pada bocah itu yang kini sama dengan kakaknya berstatus siswa kelas 1 SD, Rendi sebagai kakaknya pernah mengalami sakit yang cukup menghambatnya untuk berkativitas layaknya bocah sehat lainnya hingga harus beristirahat satu tahun meninggalkan sekolahnya.

“Iya om tau, kan dulu aku ngaji.” Jawabnya sambil kembali berlari kebelakang.

“Om pinjam dulu ya !” teriak Rendi dari luar ruangan, aku lihat ia mengambil bendera dan satu buah poster aksi yang diberikan kepada adik dan beberapa kawannya, mereka berbaris sambil berteriak-teriak “Ayo kita demo! Demo itu ibadah ! Ayo !”.

Aku dan kawanku tadi cukup tergelitik menonton ulah mereka tanpa melarang, karena anak-anak memiliki hak untuk bebas mengasah imajinasinya dengan berbagai permainan sederhana yang melibatkan interaksi dengan banyak kawan sebayanya, seperti yang dilakukan oleh bocah-bocah itu dan alasanku membicarakan demonstrasi dengan mereka adalah karena demonstrasi adalah salah satu sarana bagi setiap manusia untuk meluapkan gagasannya kepada khalayak ramai dengan berbagai menfaat dan pertimbangan yang sebelumnya harus kita fahami dengan baik dan anak-anak tidak boleh dibatasi pengetahuannya atau dikekang hak berimajinasinya dengan menabukan obrolan tentang demonstrasi apalagi langsung mematahkan obrolan dengan “Demo itu salah 1 kamu jangan ikut-ikutan demo !” atau ungkapan judgement lainnya.

Biarkan anak-anak menerima semua informasi dan pengetahuan dengan lengkap, biarkan anak-anak mengasah kemampuannya menalar dan menyerap segala informasi dan pengetahuan yang diterimanya, tugas kita sebagai manusia yang lebih dahulu tumbuh dan belajar di bumi manusia lengkap dengan segala persoalannya ini adalah membimbing dan menjelaskan pada mereka.

Salam Pembebasan !