Oleh : Saddam Cahyo
Bandar Lampung, 22/3. Puluhan warga yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Bandar Lampung ( PERBAL ) turun ke jalan melakukan aksi simpatik penggalangan koin sebagai bentuk keprihatinan mereka kepada komisi B DPRD Kota Bandar Lampung yang tertangkap basah melakukan praktek uang siluman dengan mengirimkan surat edaran resmi kepada hampir 40 perusahaan seperti informasi yang dilansir media massa setempat. Aksi penggalangan koin ini dilakukan di persimpangan lampu merah Tugu Adipura dan berlangsung selama dua jam sejak pukul 10.00 WIB.
Menurut Isnan Subkhi selaku koordinator aksi “Melalui aksi ini kami hendak mengabarkan kepada seluruh warga Kota Bandar Lampung bahwa wakil-wakil yang dipilihnya sepenuh hati dengan harapan tulus akan keterwakilan suaranya di parlemen yang berkursi empuk itu sudah berkhianat dan berbalik memusuhi rakyat, dengan berbagai dalih seperti Bimtek, kunker dan study banding, anggota Dewan khususnya Kota Bandar Lampung kerap meninggalkan tugasnya dan mengabaikan aspirasi rakyatnya, dan yang paling menyedihkan yang perlu kami kabarkan saat ini adalah terbongkarnya peranan DPRD dalam menyokong munculnya berbagai persoalan di masyarakat, yakni melanggengkan praktik uang siluman dengan menarik berbagai upeti illegal.”
Ditambahkan olehnya, “Penggalangan koin untuk DPRD ini akan kami lakukan sampai 3 hari ke depan di beberapa tempat termasuk kampus-kampus dan koin yang terkumpul nantinya akan kami antarkan secara suka rela kepada pimpinan DPRD Bandar Lampung sebagai bentuk keprihatinan yang mendalam dari masyarakat terhadap perilaku menyimpang DPRD yang sudah lupa akan amanah pengabdiannya terhadap rakyat bukan justru berbalik menindas rakyatnya, untuk itu kami menghimbau kepada seluruh warga kota untuk turut berpartisipasi aktif mendukung gerakan ini.”
Aksi ini juga diwarnai oleh orasi-orasi politik solidaritas dari beberapa organisasi seperti LMND, SBAR, SRMI, dan PRD. Dalam orasinya, Roby Weldan selaku ketua Partai Rakyat Demokratik Bandar Lampung mengatakan “Bagi kami, kebijakan upah murah dan kehancuran industrusi nasional yang selalu menjadi momok bagi rakyat tidak hanya disebabkan melambungnya harga sembako dan BBM yang membengkakkan biaya produksi, melainkan juga praktik upah siluman di tingkatan Eksekutif maupun Legislatif yang sangat memberatkan pengusaha dan rakyat kecil, praktik upeti seperti ini pun membuka ruang pelacuran kebijakan, dimana praktik uang siluman ini dapat dijadikan posisi tawar pengusaha untuk mengintervensi penetapan Upah Minimum, tak heran jika jeritan buruh setiap tahunnya slalu dijawab dengan upah serendah-rendahnya.” Tegasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar