Oleh : Saddam Cahyo
Bandar Lampung, 24/3. Setelah beberapa hari sebelumnya melakukan aksi penggalangan koin untuk anggota DPRD Kota yang tertangkap basah melakukan pungutan liar dengan mengedarkan surat permohonan partisipasi kepada hampir 40 perusahaan yang beroperasi di Kota Bandar Lampung kepada masyarakat yang ramai melintasi Bundaran Tugu Adipura, Persatuan Rakyat Bandar Lampung (PERBAL) yang merupakan aliansi dari puluhan aktivis SRMI, LMND, PRD, dan SBAR melanjutkan aksi penggalangan koinnya di persimpangan lampu merah Tugu Universitas Lampung kemarin (23/3).
“Ini sebagai bentuk keseriusan kami menguak kebobrokan Anggota DPR yang kerap menyengsarakan rakyatnya dengan melanggengkan praktik dana siluman, dan kehadiran kami di depan kampus negeri terbesar di provinsi Lampung ini pun dimaksudkan untuk menggalang dukungan dan partisipasi serta menginformasikan kepada mahasiswa sebagai agen perubahan sosial bahwa permasalahan rakyat yang semakin mengancam kehidupan tidak cukup diatasi dengan diskusi-diskusi melainkan harus didorong oleh perjuangan intelektual muda progresif di tengah-tengah rakyat miskin” ujar Fredy Muchtar selaku ketua SRMI Lampung yang juga menjadi bagian dari aliansi saat ditanyakan tujuan penggalangan koin di kampus Unila kemarin.
Tak berhenti sampai disitu, upaya PERBAL ini berlanjut dengan di undangnya koordinator aksi mereka dalam tayangan “Bincang Sore Radar TV” sebagai pembicara tunggalnya sore hari ini (24/3).
“Kami sebagai media massa yang selalu berusaha menyajikan kabar terbaik untuk masyarakat sangat mengapresiasi perjuangan rekan-rekan aktivis yang masih semangat memberikan penyadaran kepada masyarakat luas akan penyimpangan perilaku wakil-wakil mereka di parlemen.” Ujar Tessy selaku pembawa acara saat membuka tayangan yang disiarkan secara langsung itu.
Dalam kesempatan ini, Ketua LMND Lampung, Isnan Subkhi mewakili Aliansi PERBAL menyampaikan bahwa aksi ini merupakan upaya serius yang mereka lakukan untuk memutus mata rantai budaya korupsi yang sudah menjadi momok menyeramkan bagi Bangsa Indonesia yang selama ini dilanggengkan praktiknya oleh para penguasanya sendiri, “Untuk itu meski sampai saat ini koin yang terkumpul belum begitu berarti banyak jika dibandingkan dengan gaji anggota dewan itu sendiri, rencananya minggu depan kami akan menyerahkannya langsung kepada pimpinan dewan Kota Bandar Lampung.” Ujarnya.
Tayangan ini pun tak lantas menjadi diskusi satu arah karena juga diwarnai oleh beberapa telepon tanggapan dari masyarakat maupun konfirmasi dari berbagai pihak terkait, seperti dari Bapak Yusuf Efendi selaku Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Bandar Lampung yang dihubungi via telepon mengungkapkan, “Sebagai wakil rakyat di Parlemen, saya sangat menghargai perjuangan rekan-rekan semua dan untuk agenda-agenda DPR seperti Kunker, Bimtek maupun Study Banding memang sudah ditetapkan untuk dilaksanakan agar memacu kinerja naggot dewan sendiri dalam tugasnya membangun daerah namun memang tidak dibenarkan adanya praktik pungutan liar apalagi yang dapat merugikan rakyat karena agenda seperti ini sudah dianggarkan dalam APBD setempat.” Terangnya.
Ditambahkan, “Sejauh ini BK masih dalam tahap pengkajian kasus ini dan kita belum dapat mengkategorikan kasus ini sebagai tindakan pidana ataupun pelanggaran kode etik lainnya, karena surat edaran resmi yang dikeluarkan harusnya ditandatangani oleh ketua Dewan, bukan oleh Komisi B, mungkin saja ini ulah oknum atau malah seluruh anggota di Komisi B juga terlibat, namun sesegera mungkin jika sudah terungkap kebenarannya kami akan menindak dan memberikan sanksi tegas tanpa pandang bulu” tegas Yusuf yang juga seorang kader PKS ini.
Menanggapi pernyataan ini, Bapak Ahmad, salah seorang masyarakat yang menelepon menegaskan “Meski tidak kuliah, saya cukup mengikuti perkembangan kasus ini melalui media massa, dan saya sangat menyayangkan pernyataan Pak Yusuf sebagai ketua BK yang hanya mampu berujar tapi sampai lewat satu minggu dari kasus ini menguak sama sekali belum melakukan tindakan tegas yang nyata dan diketahui publik.”
Hal senada juga disampaikan oleh Isnan “Kufikir waktu satu minggu ini sudah cukup lama untuk sekedar mengkaji dan mengungkap kasus yang jelas-jelas sudah terbongkar oleh masyarakat, sudah semestinya BK tak sekedar mengeluarkan pernyataan konfirmasi melainkan mengutarakannya dalam bentuk sanksi tegas dan transparan karena hal ini bias menjadi preseden buruk yang semakin mencoreng nama lembaga yang sedang mengalami krisis kepercayaan dari rakyat yang diwakilinya ini” pungkasnya.
Respon lainnya dari masyarakat diantaranya disampaikan oleh Bapak Indra dan Ginting yang mengungkapkan “Meski aksi penggalangan koin di pinggir jalan ini kurang elegan dan tergolong melecehkan, mereka berharap upaya ini dapat dimaknai sebagai tamparan keras dari masyarakat yang sudah terlalu kecewa dan tidak buta akan kebohongan dan pengkhianatan yang sudah dilakukan oleh Anggota Dewan yang sudah dipilih dengan hati nurani, semoga mereka lekas sadar” harapnya.
“Terkait elegan atau tidaknya kemasan aksi kami ini, kami fikir jika peringatan dari rakyat disampaikan kepada Dewan dengan cara-cara yang normal tentu kasus ini hanya akan menguap, lain halnya jika seperti ini, kami bias melakukan pendidikan politik yang sehat dan benar dengan mengabarkan secara massif akan kebobrokan sistem demokrasi liberal ini dan mengajak serta partisipasi masyarakat untuk tidak berhenti berfikir kritis dan berjuang terhadap segala penindasan disekitarnya” tegas Isnan.
Mengakhiri perbincangan, Isnan juga menyerukan “Kepada seluruh elit birokrasi baik eksekutif maupun legislative untuk berhenti menipu dan mempermainkan amanah yang sudah di titipkan oleh rakyatnya dan kepada para pengusaha untuk ikut serta dalam perjuangan memutus rantai uang siluman yang menjadi salah satu akar penindasan dan kesengsaraan rakyat Indonesia, jauh lebih baik untuk mulai mengalihkan dana pungli ini untuk kesejahteraan pekerja" ujarnya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar