Oleh : Saddam Cahyo
Bandar Lampung (10/6). Setelah sebelumnya pada Rabu (8/4) melakukan aksi massa ke kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menolak 14 kriteria miskin versi BPS yang dinilai sangat tidak relevan menangkap realitas kemiskinan perkotaan sebagai acuan pendataan dan pembagian 200 ribuan kartu berobat gratis, Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) dan PRD yang diwakili oleh Roby Weldan, Rachmat Husein, Isnan Subkhi, Nyoman Adi dan Dede Kurniawan mendatangi Kantor Pemkot sekitar pukul 13.00 WIB dan berdialog langsung dengan Walikota Herman HN di ruang kerjanya untuk melanjutkan pembahasan yang terpotong kemarin.
Dalam kesempatan ini, Rakhmat Husein sebagai juru bicara SRMI mengatakan “ Kami menawarkan alternatif 5 kriteria yang harus diterapkan di Kota Bandar Lampung dan merupakan rumusan standar Kebutuhan Hidup Layak yang lebih objektif, diantaranya seseorang dapat dikatakan miskin jika ia tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan, namun tidak berarti pula jika salah satu kriteria tak terpenuhi maka orang itu dapat dikatakan mampu, kita harus memiliki konsep yang utuh dan fleksibel agar program kartu beribat gratis ini dapat benar-benar bermanfaat bagi warga miskin.” Ujarnya.
Sedangkan Herman HN mengatakan, “Saya sepakat dengan tuntutan kalian kemarin, kalau kalian bilang hari ini tidak ada warga miskin yang tidak punya listrik dan kompor gas di Kota ini, saya sangat percaya dan memang kriteria BPS itu kurang relevan, makanya saya mau mendata ulang tapi harus benar-benar adil, jangan ada PNS yang kebagian atau yang tidak berhak mendapatkannya, waktu mendata pendidikan gratis itu juga hasil data kami lebih baik dari BPS yang Cuma mencatat ada 19ribu warga miskin, kami catat ada 40 ribu.” tegas kader PDI P itu.
Ditambahkan olehnya, “Kalau sekarang kita ini mau mendata ulang KHL, itu bakal sangat repot, gini aja, kalian buktikan konkretnya kriteria miskin yang tepat menurut kalian, nanti terlibat langsung dalam proses pelaksanaan program ini, kartu ini minggu depan selesai proses pencetakan dan akhir bulan ini akan dimulai proses pendataan agar segera dapat dibagikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat, kalian boleh buktikan tuntutan kemarin di kecamatan Teluk betung Selatan yang terdiri dari 11 Kelurahan dan merupakan kantung miskin terbesar selain Kecamatan Panjang selama 10 hari, soal teknis pendataannya terserah kalian, ini nantinya akan kami komparasikan dengan acuan BPS.” Ujarnya.
Menjawab tawaran itu, Husein menerangkan, “Kami akan membuktikan kepada masyarakat luas bahwa BPS tidak dapat dijadikan acuan yang adil bagi warga miskin, dan konsep dari kami yang merupakan saripati amanah UUD 1945 adalah tepat dan harus kita jadikan acuan demi kesejahteraan rakyat, nantinya kami akan membangun posko perjuangan rakyat miskin (POPRAM) di setiap kelurahan di Kecamatan Teluk Betung Selatan agar tidak ada satupun warga miskin yang terdata dan tak mendapatkan haknya sebagai warga Negara.” Tegas Deputi Politik KPW PRD Lampung itu.
Setelah berdialog selama hamper dua jam, pertemuan yang diramaikan oleh puluhan wartawan itu ditutup dan dilanjutkan dalam proses kerja pendataan akhir Juni nanti.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar