Oleh : Saddam Cahyo
Bandar Lampung (8/6). Siang tadi sekitar pukul 10.00 WIB, 30an massa Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) melakukan aksi massa dengan longmarch dengan membawa spanduk tuntutan bertuliskan “Tolak Kriteria Miskin Versi BPS ! ” dan beberapa spanduk bertuliskan “Susun Kriteria Miskin yang Pro Rakyat”, ”Harga Mati untuk Kesejahteraan Rakyat”, ”Kartu Berobat Gratis yang Adil Merata” dari depan pondok rimbauan menuju kantor Pemerintah Kota Bandar Lampung yang berjarak sekitar 500 meter dari lokasi.
Sesampai di pintu gerbang Pemkot, puluhan massa yang mayoritas terdiri dari ibu-ibu ini disambut oleh pagar betis rapat dari 50an satuan Polisi Pamong Praja perempuan yang sudah siap berjaga menghalau massa aksi yang hendak ngeluruk masuk. Sesaat kemudian, aksi dilanjutkan dengan penyampaian orasi politik dari para peserta aksi yang turut berpartisipasi.
Seperti diungkapkan oleh Subehan, “Kami berbondong-bondong ngeluruk ke kantor walikota ini untuk menuntut Pemerintah Kota menyusun sendiri kriteria miskin yang tepat untuk warga Kota Bandar Lampung dengan melibatkan berbagai pihak dan menyambut aspirasi publik, bukan dengan mengacu pada 14 Kriteria miskin versi BPS yang sangat tidak relevan dan tak mampu menangkap realitas kemiskinan perkotaan.” Ujar koordinator aksi tersebut.
Ditambahkan oleh Dede Kurniawan dalam orasinya, “Program pemberian 200an ribu kartu berobat gratis kepada warga miskin pada akhir Juni ini terkesan setengah hati, jangan sampai ini menjadi sekedar formalitas program yang mengilusi masyarakat, apalagi jika Pemkot tetap bersikukuh melakukan pendataan dengan acuan kriteria BPS, Menjamin kesejahteraan rakyatnya terutama dalam hal kesehatan adalah harga mati yang harus dibuktikan oleh Pak Herman kepada masyarakat miskin yang puas dijejali janji-janji saat kampanye dulu. ” tegas Sekretaris Wilayah SRMI Lampung itu.
Sedangkan Rakhmat Husein menegaskan, “Sejauh ini Pemkot sama sekali belum menunjukkan keberpihakannya pada rakyat miskin, sebulan lalu KPK telah mengumumkan bahwa Kota Tapis Berseri ini menduduki peringkat kedua dengan pelayanan publik terburuk di Indonesia, fakta yang setiap hari bisa kita lihat adalah infrastruktur publik yang masih terabaikan, jaminan pendidikan yang tak bisa dibuktikan, standar upah yang masih sangat rendah, bahkan hingga tata kota dan kelestarian lingkungan yang tidak diperhatikan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan runtutan komitmen janji Pak Wali saat terpilih dengan titipan amanah dari kita. ” papar Deputi Politik KPW PRD Lampung itu.
Setelah hampir satu setengah jam berorasi, massa aksi dipersilakan masuk kehalaman gedung Pemkot untuk ditemui langsung oleh Walikota. Sesaat setelah memasuki halaman gedung, dengan diiringi puluhan wartawan, Herman HN datang menghampiri massa aksi yang sedang berorasi dan meneriakkan yel-yel tuntutannya dan langsung berkata, “Ada apa ini? Dari mana kalian? Kok pake demo-demo segala kayak preman begini, kalian ini sudah ijin belum datang kesini? Kok ngaku-ngaku mewakili suara rakyat Kota Bandar Lampung yang berjumlah 800an ribu jiwa tapi kalian Cuma puluhan orang begini, Kalian jangan omong besar disini, saya ini walikota yang dipilih sama rakyat, saya paling gak suka cara demo ini cara preman, temui aja saya, mau apa, saya kasih.” Ujarnya sinis kepada massa aksi.
“Kami ini warga masyarakat Kota Bandar Lampung asli Pak, kami bukan preman, ini banyak ibu-ibu miskin dan saya sendiri tukang sokli yang pendapatannya 340 ribu sebulan, tapi waktu Bapak data warga miskin untuk dapat pendidikan gratis beberapa bulan lalu, saya dan warga sekitar sama sekali tidak ada yang dapat padahal anak kami masih usia sekolah, makanya sekarang kami minta kartu berobat gratis harus dibagikan seadil-adilnya karena kesehatan itu penting bagi kami warga miskin yang bekerja mengandalkan tenaga, jangan pakai kriteria BPS yang bermasalah itu.” Celetuk Suharto.
“Yasudah, mana KTP kamu, nanti ajudan saya yang urus, soal pendidikan gratis kemarin itu jangan asal tuduh saya gak serius mendata, BPS Cuma bilang ada 19 ribu warga miskin tapi hasil saya ada 40 ribu kan jadi lebih baik, nanti juga kan pendataannya melibatkan mahasiswa yang turun kelapangan langsung, jangan gonjang ganjing program saya dong.” Jawab Herman sekenanya.
Husein kemudian menengahi, “Kedatangan kami kesini bukan untuk menentang program bapak, justru ini bentuk aspirasi kritis yang membangun dan bertujuan untuk mendorong maju program ini menjadi program yang benar-benar pro rakyat dan tepat sasaran demi kesejahteraan warga miskin, tuntutan utama kami adalah dibukanya ruang diskusi yang melibatkan banyak pihak untukbersama-sama merumuskan kriteria yang adil dan tepat di Kota Bandar Lampung ini.” Paparnya.
“yasudah, gampang persoalan itu, jumat siang kalian datang kemari tapi perwakilan saja jangan ramai-ramai begini dan bawa usulan kalian, kita bicarakan lebih lanjut di forum itu nanti.” Ujar Walikota yang dikenal arogan itu menutup perdebatan.
Setelah mendengar kesepakatan itu, massa aksi membubarkan diri untuk kemudian mempersiapkan pertemuan jumat, 10 Juni 2011 nanti
Tidak ada komentar:
Posting Komentar