Jumat, 7 Juni 2013 | 13:00 WIB
Ratusan anggota Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI)
kota Metro, Lampung, menggelar aksi jalan kaki menuju gedung Sesat Agung, Rabu
(5/6) untuk menghadiri deklarasi SRMI kota Metro.Ratusan rakyat miskin di
Kotamadya Metro, Lampung, menghadiri deklarasi pembentukan Serikat Rakyat
Miskin Indonesia (SRMI) kota Metro di gedung Sesat Agung, Rabu (5/6/2013).
Di sepanjang perjalanan, massa aksi membagikan selebaran berisi alasan menolak kenaikan harga BBM. “Kebijakan menaikan harga BBM ini jelas akan menyengsarakan rakyat. Harga-harga barang kebutuhan rakyat akan naik,” kata Rismayanti Borthon, salah seorang orator dalam aksi jalan kaki ini.
Menurut Rismayanti, sebagai negara yang punya sumber daya energi yang melimpah, SBY tidak punya alasan untuk menjual mahal BBM kepada rakyat Indonesia. “Ini karena tata-kelola energi kita tidak mengacu pada pasal 33 UUD 1945. Sebagian besar cadangan minyak dan gas kita dikuasai asing. Akhirnya, kita tidak bisa berdaulat dalam urusan energi,” ujarnya.
Begitu tiba di gedung sesat Agung, ratusan anggota SRMI ini pun langsung mengikuti acara deklarasi. Acara deklarasi ini dihadiri oleh Ketua Umum SRMI Wahida Baharuddin Upa, pengurus SRMI wilayah Lampung, pengurus Partai Rakyat Demokratik (PRD) Lampung, dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND).
Hadir pula Walikota Metro dan sejumlah pejabat setempat. Asisten II Pemkot Metro, Megawati Karim, yang berpidato mewakili Walikota, menyampaikan apresiasi atas berdirinya cabang organisasi SRMI di kota Metro.
Ia berharap SRMI bisa bersinergi dengan kebijakan Pemkot. “Harapan kami, ketika ada problematika, SRMI bisa duduk bersama degan pemkot Metro untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan tidak menggunakan jalan anarkis,” katanya.
Sementara itu, dalam pidato politiknya yang berapia-api, Ketua Umum SRMI wahida Baharudin Upa memuji persatuan dan semangat gotong-royong para PKL dan rakyat miskin Metro. “Gotong-royong merupakan modal pokok kita untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih baik,” katanya.
Ia juga mengapresiasi semangat PKL dan rakyat miskin di kota Metro yang begitu kuat untuk berorganisasi. Menurutnya, selain sebagai alat perjuangan bagi rakyat miskin, organisasi juga merupakan tempatnya untuk mendidik rakyat agar lebih faham dengan persoalannya dan hubungannya dengan persoalan bangsa.
Wahida juga menyambut baik tawaran Pemkot terkait penyelesaian berbagai masalah dengan jalan musyawarah. Namun, kata dia, penting juga bagi Pemkot untuk peka dan mendengar apa yang menjadi persoalan rakyatnya.
Di bagian akhir, Ketua Deputi Politik KPW PRD Lampung, Rakhmad Husein DC, juga menyampaikan pidatonya. Ia mengatakan, yang mendesak dilakukan pemerintah saat ini adalah menjalankan Pancasila dan UUD 1945.
Dalam mengatasi kemiskinan, kata dia, pemerintah seharusnya konsisten menjalankan pasal 33 UUD 1945. “Jika pasal 33 UUD 1945 dilaksanakan, yang berarti pengelolaan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat, maka rakyat pun bisa sejahtera,” tegasnya.
Risma Borthon
Tidak ada komentar:
Posting Komentar