Pernyataan Sikap LMND Lampung : Konflik Lampung Selatan adalah Tanggung Jawab Pemerintah dan Aparat Kepolisian !

Belum selesai permasalahan yang dihadapi oleh rakyat di Bumi Lampung, kemarin (28/10) kita dikejutkan lagi oleh tragedi berdarah yang terjadi di kabupaten Lampung selatan, yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa sebanyak tiga orang serta luka-luka dan kerugian material lainnya. Kita tentu belum lupa santernya pemberitaan di media massa mengenai pelanggaran HAM berat yang terjadi di Masuji, yang sejatinya persoalan tersebut berakar pada konflik Agraria antara perusahaan dengan petani penggarap.

Tentu masih segar dalam ingatan kita bagaimana petani Lampung Barat mendatangi kantor Bupatinya untuk menuntut hak atas lahannya yang sampai saat ini belum menemui titik kejelasan. Dan yang terbaru, ratusan petani di Lampung Tengah juga mendatangi kantor Bupatinya pun dengan permasalahan yang sama (konflik Agraria/ tanah). Tidak ketinggalan pula persoalan buruh di Perkotaan, yang hingga saat ini masih terzolimi hak-haknya dengan standar upah yang sangat tidak layak. Hingga saat ini Pemerintah propinsi Lampung belum mampu menyelesaikan satu pun dari permasalahan di atas. Bahkan hari ini Pancasila kembali dinodai oleh konflik berdarah yang terjadi di Lampung Selatan.

Berdasarkan data yang terkumpul, konflik tersebut pada mulanya adalah salah paham antar warga yang berlanjut pada konflik kriminal biasa, namun kemudian berkembang menjadi lebih besar oleh karena lemahnya kinerja pemerintah dan aparat keamanan, dan terkesan adanya “pembiaran” dari aparat terkait kejadian tersebut. Seharusnya, permasalahan ini tidak sampai membesar apabila aparat kepolisian dan pemerintah bersikap responsip menangani masalah ini.

Karena sejatinya persoalan itu bukan tidak dapat dicegah, yang patut kita pertanyakan kemudian adalah bagaimana kinerja Kepolisian dan Intelejen hingga bisa sampai kecolongan seperti ini? Dan pemerintah pun semestinya mampu mengatasi persoalan ini dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat, ada apa dengan pemerintah kemudian hingga persoalan konflik berdarah ini bisa terjadi?

Dalam hal ini, kami dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lampung. Tidak sama sekali bermaksud untuk menyalahkan pihak mana pun apalagi mengeluh. Tapi kami sangat menyayangkan mengapa persoalan ini sampai menimbulkan korban jiwa dan harta benda yang tidak sedikit. Tentu dalam hal ini pemerintah dan kepolisian adalah pihak yang paling bertanggung jawab.

Oleh karenanya, kami dengan ini kami menyatakan ;

1. Menyayangkan kelalaian pihak aparat dan pemerintah sehingga konflik ini sampai meluas.
2. Mendorong pihak aparat untuk menegakan hukum dengan adil (tidak pilih kasih).
3. Mendorong aparat kepolisian untuk segera mengendalikan konflik agar tercipta rasa aman di tengah-tengah masyarakat.
4. Pemerintah harus segera melakukan upaya mediasi dan rekonsiliasi diantara pihak yang bertikai.
5. Menghimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat menahan diri dan tidak terprovokasi atas isu SARA yang menyebabkan perpecahan.
6. Menolak pengesahan RUU Keamanan Nasional yang akan menciderai demokrasi.

 Bandar Lampung, 29 Oktober 2012.

 Bangun Persatuan Nasional, Hentikan Imprealisme!!!
 Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi
 ( EW-LMND Lampung )
 Isnan Subkhi   Saddam Cahyo
 Ketua             Sekretaris