Perlawanan Sondang Dan Refleksi Gerakan Mahasiswa

Kamis, 12 Januari 2012 | 12:25 WIB

Opini
Oleh : Saddam Cahyo

Beberapa bulan terakhir terjadi dinamika yang sangat cepat di tengah-tengah berbagai spektrum gerakan mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia.
Salah satunya adalah meninggalnya Sondang Hutagalung (22), mahasiswa tingkat akhir Universitas Bung Karno, pada 10 Desember 2011 lalu, setelah tiga hari meregang nyawa di RSCM dengan 98% luka bakarnya. Ia melakukan melakukan aksi heroik dengan membakar diri di depan Istana Negara.
Tak urung kejadian ini segera menjadi wacana ‘panas’ ditengah masyarakat luas dan dan beragam penilaian pun muncul. Banyak pihak bersikap mendukung dan menggelar solidaritas untuk Sondang. Mereka seolah ‘terbakar’ oleh api semangat dan kekecewaan Sondang atas morat-maritnya kondisi bangsa ini. Tapi, tak sedikit pula yang menganggap tindakan Sondang sebagai tindakan konyol. Bahkan, ada pihak yang tak segan menganggap ini dampak gangguan psikologis kejiwaan.
Memaknai Aksi Sondang
Emile Durkheim dalam karyanya ‘Le Suicide’ (1897) berusaha menjelaskan adanya keteraturan pola bunuh diri seseorang dan berbagai latarnya. Durkheim, misalnya, berbicara tentang konsep bunuh diri altruistik dalam masyarakat yang punya ikatan sosial yang kuat. Biasanya, bunuh diri seperti ini dilakukan sebagai bentuk pengorbanan untuk kelompok dan itu dilakukan ketika kekacauan melanda masyarakatnya.
Berangkat dari pemahaman di atas, kita bisa memahami bahwa aksi bakar diri Sondang merupakan aksi politik yang sadar dan terencana. Ia memilih istana negara, simbol dari rejim yang dianggap gagal, sebagai sasaran aksinya. Selain itu, aksinya dilakukan dilakukan menjelang dua momentum besar: peringatan hari anti-korupsi dan hari HAM sedunia.
Terlebih lagi, dari berbagai informasi di status facebook-nya, pesan singkat kepada kawannya, dan latar-belakangnya sebagai penggiat HAM, Sondang tentu mengetahui dengan detail tentang aksi bakar diri seorang anak muda yang memicu revolusi di Tunisia dan Mesir.
Tetapi, terkait dampak politis dari aksi Sondang, ada dua persoalan yang muncul: Pertama, lemahnya reaksi kritis dari mayoritas mahasiswa dalam menyambut tindakan heroik Sondang. Kedua, munculnya upaya pengsakralan sosok Sondang, sebagai martir perubahan, yang justru mereduksi pesan luas yang hendak disampaikannya. Pengsaklaran ini, misalnya, mengundang respon negatif dari kalangan masyarakat yang kurang setuju dengan pilihan metode aksinya.
Sementara itu, Abi Hernanda Manurung (25), seorang mahasiswa Universitas Asahan, memanjat tower komunikasi di stasiun KA Kisasan Sumatera Utara (sumber: SCTV, 30/12). Aksi Abi ini ditujukan untuk solidariras Sondang dan sekaligus mengecam kegagalan pemerintahan kabupaten Asahan dalam menaikkan kesejahteraan rakyatnya. Dalam aksinya itu, aksi berteriak-teriak di atas tower dan membentangkan spanduk berukuran besar. Sementara kawan-kawannya sibuk membagi selebaran kepada warga yang berkumpul saat melihat kejadian itu.
Dari kedua aksi ini, saya teringat istilah salah seorang pemimpin Revolusi Rusia, Leon Trosky, yaitu: Heroisme Pasifistik. Saat itu, Trotsky menanggapi metode gerakanahimsa yang dilakukan Mahatma Gandhi saat melawan imperialisme Inggris di India. Namun, agar menjadi ekspresi puncak dari ledakan akumulatif kemarahan rakyat atas suatu kondisi penindasan tertentu, setiap aksi Heroisme Pasifistik harus diletakkan pada prasyarat material yang objektif. Dengan demikian, aksi tersembut akan mendapat sambutan progresif dari massa rakyat yang terwakili ekspresinya.
Gerakan Konkret
Hal yang berbeda justru terjadi di Bima, Nusa Tenggara Barat. Di sana, mahasiswa yang kecewa dengan pemerintahan yang pro-modal asing, memilih melebur dalam perjuangan massa yang tindas sangat kejam oleh kolaborasi penguasa lokal dan pemilik modal. Dalam perjuangannya, meski menempuh model yang berbeda dengan Sondang, gerakan rakyat di Bima juga membawa duka: tiga pemuda gugur dalam perjuangan.
Tapi, dari berbagai uraian di atas, ada satu hal yang perlu dicatat: kondisi sosial-ekonomi-politik di Indonesia saat ini sangat berbeda dengan era Gandhi di India, juga dengan kondisi di Tunisia dan Mesir. Indonesia memiliki kekhususan kontradiksi di dalam masyarakatnya.
Indonesia, misalnya, sedang tidak dalam kondisi ekonomi politik klimaks dan tinggal menunggu waktu untuk diledakkan, sebagaimana pengalaman perjuangan melawan rejim Orde Baru dulu. Selain itu, gempuran neoliberalisme telah menghancurkan berbagai bentuk ikatan solidaritas. Rakyat kita benar-benar ter-fragmentasi dan mengalami disorganisasi sosial.
Berangkat dari situasi itu, menurut saya, hal yang paling mungkin dilakukan gerakan mahasiswa adalah merekonstruksi semangat gotong-royong. Dalam bentuk praktis, misalnya, adalah terbangungnya front persatuan di kalangan gerakan mahasiswa. Dan, selanjutnya adalah mendorong front multi-sektor.
Juga, yang tatkala pentingnya, mahasiswa sebagai intelektual organik mesti menceburkan diri dalam pembangunan gerakan rakyat. Sebab, pengalaman di berbagai tempat mengajarkan: neoliberalisme hanya bisa diruntuhkan oleh rakyat yang terorganisr dan teradikalisasi.
Penulis Aktivis Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Wilayah Lampung
*) Tulisan ini sudah dimuat di harian LAMPUNG POST, edisi 10 Januari 2011, dengan Judul ”Aksi Sondang dan Gerakan Mahasiswa”. Tulisan ini adalah versi asli penulis.

Mahasiswa Lampung Deklarasikan Evaluasi Kritis Awal Tahun Pemerintahan

Laporan : Togar Harahap dan Saddam Cahyo

BO (Lampung) : Kamis sore (5/1) sekitar pukul 16.00 WIB sekitar 20an aktivis pergerakan mahasiswa mendatangi sekretariat AJI (Aliansi Jurnalis Independen) di bilangan Perintis Kemerdekaan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, mereka yang terdiri dari GMKI, LMND, PMKRI, PMII, HUMANIKA, GMNI, KMHDI dan KAMMI bermaksud menyelenggarakan konferensi pers mengenai hasil diskusi evaluasi kritis pemerintahan awal tahun 2012.

“Sejak akhir tahun kemarin, kami sudah menginisiasikan beberapa kali agenda bersama guna mengevaluasi berbagai kebijakan Pemerintah dan persoalan Kebangsaan selama ini sebagai bahan refleksi kita semua, seluruh rakyat Indonesia di awal tahun 2012 ini dan meski saat ini belum mampu merangkul seluruh kalangan gerakan mahasiswa, kami harap upaya ini dapat menjadi awalan aliansi strategis yang lebih luas guna membangun persatuan nasional.” Ujar Falentinus Andi Ketua PMKRI Lampung saat membuka acara.

Isnan Sukhi, Ketua LMND Lampung menjabarkan, “Sejauh ini begitu banyak kemelut yang kita hadapi, dari tahun ketahun rupanya malah kterpurukan di bidang ekoomi, sosial, politik dan budaya semakin menyiksa bangsa ini, hal ini tidak terlepas dari lemahnya kepemimpinan rezim SBY-Boediono maupun Rezim di daerah sepeerti Sjachroedin di Lampung untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, belakangan yang mencuat selain persoalan kemiskinan struktural yang tek kunjung diatasi adalah meledaknya konflik agraria diberbagai daerah dan kejahatan HAM sebagai buah pahitnya, ini semakin menampakkan betapa tersudutnya posisi rakyat dimata hukum dan Pemerintah yang lebih memilih memperlacar gempuran investasi , maka kami nilai bahwa persoalan sengketa agraria terutama yang terkait konflik rakyat-korporasi harus serius dituntaskan dengan menegakkan kembali reforma agraria nasional dan meneguhkan niat membangun kedauatan rakyat yang diamanatkan pasal 33 UUD’45” terangnya.

Hal senada disampaikan Benny Hutapea Ketua GMKI Lampung, “Menurut kami menyikapi pemerintahan maupun kondisi bangsa dari tahun ke tahun dan terutama di 2011 kemarin hanya dapat diungkapkan dengan satu kata; memperihatinkan, pemerintah harus berani berspihak kepada rakyatnya sendiri, bukan kepada sistem bobrok neoliberalisme, memerangi korupsi dan perampokan-perampokan uang negara pun harus terus digencarkan sampai ke daerah-daerah, belum lgai kami pandang perlu ada revolusi sistem pendidikan demi masa depan cita-cita bangsa adil dan makmur.” Ujarnya.

Sedangkan point-point Evaluasi dan Refleksi Kritis yang di Deklarasikan adalah sebagai berikut ;
1. Keberpihakan Pemerintah dari pusat sampai daerah kepada sistem neoliberalisme merupakan penyebab dan sumber kemelaratan bangsa saat ini;
2. Supremasi penegakkan hukum yang tebang pilih serta produk perundang-undangan masih sangat bermasalah dan ditunggangi kepentingan elit;
3. Tidak ada jaminan tentang kebebasan beragama sehingga menjadi sangat penting untuk tetap menegakkan 4 Pilar RI (Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhineka Tunggal Ika);
4. Sistem pendidikan belum bisa mencapai output mahasiswa yang bermutu dan berkompeten untuk siap bersaing di dunia kerja, disamping itu realisasi anggaran pendidikan pun masih bias;
5. Terkait konflik agraria ; Mendesak Pemerintah untuk menegakkan secara konsekuen UUPA’60 dan segera membentuk panitia nasional penyelesaian konflik agraria;
6. Membangun industrialisasi untuk kesejahteraan rakyat;
7. Nasionalisasi seluruh perusahaan asing;
8. Henikan represifitas terhadap rakyat dan usut tuntas kasus HAM;
9. Usut tuntas seluruh kasus korupsi (BLBI, Century, Wisma Atlet, dll);
10. Pemerintah Provinsi Lampung lambat dalam penyelesaian konflik agraria di daerah;
11. Kebijakan pemerintah kota bandar lampung yang mengesampingkan tata ruang dan amdal terhadap pembangunan infrastruktur
12. Gubernur ingkar janji mengenai UMP harus seratus persen KHL;
13. Realisasi CSR harus tepat sasaran dan seoptimal mungkin direalisasikan bagi kesejahteraan masyarakat;
14. Pembangunan dan pengadaan pelayanan publik sangat minim dan tidak tepat guna;
15. Pertegas tugas pokok dan fungsi POLRI dan TNI untuk menjaga keamnana dan kedaulatan NKRI dan melayani masyarakat;
16. Subsidi yang semakin dihapuskan dan tak tepat sasaran;
17. Pemerintah harus membuat proteksi bagi usaha kecil menengah rakyat dan mencabut izin pendirian minimarket yang mengancam pasar lokal;
18. Mengembalikan kedaulatan perekonomian dengan menegakkan kembali prinsip koperasi dan Pasal 33 UUD’45;

Mahasiswa Lampung Aksi Solidaritas untuk Bima

Laporan : Saddam Cahyo
Selasa 27/12 sekitar pukul 09.00 WIB Tugu Bundaran Gajah Adipura, 20an aktifis mahasiswa dari LMND dan PMKRI Bandar Lampung melakukan aksi solidaritas terhadap perjuangan rakyat dan mahasiswa di Pelabuhan Sape, Bima NTB yang tergabung dalam Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) dengan tuntutan utama mengusir PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) yang merenggut hak atas tanah mereka namun dibalas dengan tindakan represif brutal oleh aparat pengaman POLRI dan merenggut nyawa sekitar 4 korban jiwa pada sabtu 24 Desember lalu.

Dalam aksinya kali ini, mereka mengusung beberapa spanduk yang diantaranya bertuliskan ; “Aksi Solidaritas BIMA, usut Tuntas Kejahatan HAM BIMA, POLRI Harus Hentikan tindakan Represif, Turunkan Kapolri dan Kapolda NTB, Hukum Berat Oknum Pembunuh, Negara harus bertanggung jawab, Tegakkan Pasal 33 UUD’45 dan UUPA 1960, Bentuk Panitia Nasional Penuntasan Konflik Agraria sekarang juga !”

Nyoman Adi Irawan, selaku koorlap aksi mengatakan, ‘’Kekejian aparat POLRI terhadap gerakan rakyat ini sudah bukan lagi sekedar kesalahan oknum, melainkan kegagalan institusi mulai dari aparat pengamanan yang kini berubah menjadi penjaga setia kepentingan modal hingga pemerintah yang sama sekali tak memperdulikan nasib rakyatnya sendiri yang setiap harinya terancam mati karena ladang kehidupannya dirampas korporasi-korporasi asing.’’ Terangnya.

Setelah sekitar 40 menit berorasi dan menyebarkan selebaran di Lampu Merah Tugu Bundaran, massa aksi bergerak dengan berkonvoi kendaraan roda dua menuju Markas POLDA Lampung yang berjarak sekitar 2Km. Sesampainya di pertigaan turunan Mapolda Lampung, rombongan massa aksi tersebut bergabung dalam barisan sekitar 40an massa aksi dari IMM dan HMI yang sedang longmarch menuju sasaran aksi yang sama lengkap dengan beberapa atribut berupa bendera maupun replika keranda sebagai simbol kematian hati nurani penguasa.

Saat tiba di depan gerbang Markas POLDA Lampung yang sudah dijaga ketat oleh pagar betis aparat kepolisian itu, mereka mengatur barisan menjadi beberapa lapis kemudian secara bergantian melakukan orasi politiknya dan menyanyikan yel-yel solidaritas.

Fitra, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cab. B. Lampung dalam orasinya mengatakan, “Negara harus bertanggung jawab atas semua pelanggaran HAM yang terjadi, baik di Mesuji maupun di Bima ini, Kapolri Timur Pradopo sudah terbukti gagal dan sudah semestinya mundur dari jabatan sebagai wujud pertanggung jawabannya atas penyimpangan institusi yang digaji oleh uang rakyat itu, termasuk pula Kapolda Lampung dan NTB. ” tegasnya.

Hal senada disampaikan Antoniyus, Ketua Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Lampung mengatakan, “Rezim SBY hingga Pemerintahannya di daerah memang telah gagal melindungi hak-hak rakyat, perampasan tanah dan sumber daya alam oleh penjajah asing kian merajalela dan menghimpit kehidupan rakyatnya, kematian Sondang beberapa waktu lalu sebagai representasi ketidakpuasan rakyat terhadap rezim dzolim ini pun seharusnya mampu kita jadikan pemantik semangat perlawanan terhadap rezim penindas rakyat.” Tegasnya.

Sedangkan Isnan Subkhi, Ketua Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) Lampung menegaskan, “Media Massa sebagai jembatan demokrasi haruslah mengambil peran berimbang yang sama sentralnya dengan gerakan rakyat dan mahasiswa yang mulai melakukan gerakan perlawanan massif, terutama agar rakyat tidak terombang-ambing oleh pengalihan issue di lingkaran HAMnya saja, melainkan harus secara menyeluruh menuntaskan akar persoalan dari semuanya ini, yakni konflik agraria berkepanjangan dan tak berujung karena keberpihakan pemerintah yang sangat minim terhadap kepentingan hidup mayoritas rakyat, saat ini juga kita sudah tidak lagi dapat mempercayai dan menaruh harapan penyelesaian ditangan birokrasi seperti BPN ataupun Kemenhut, perlua adanya komitmen radikal dari pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan menerapkan secara konsekuen amanat UUPA 1960 dan pasal 33 UUD-45 juga membentuk sebuah lembaga adhoc berupa panitia nasional penuntasan konflik agraria demi terwujudnya masyarakat indonesia yang adil dan makmur.” Bebernya.

Setelah selesai berorasi sekitar pukul 12.00 WIB, massa aksi menyerahkan sebuah karangan bungan sebagai wujud belasungkawa kepada instansi POLRI yang telah gugur hati nurani kemanusiaannya dan setelah itu suasana berubah menjadi kurang kondusif, sebab beberapa polisi tak berseragam menyergap paksa salah seorang demonstran yang menyulut api di replika keranda mayat, seketika api pun membesar bahkan sempat tercecer dan mengenai salah seorang anggota kepolisian, beruntung orang itu tak mengalami luka bakar, setelah itu massa aksi dipaksa membubarkan diri dan dituduh telah berbuat anarkis.