Acara yang dihadiri oleh puluhan tamu undangan dari berbagai elemen gerakan rakyat serta rekan-rekan pers di provinsi Lampung itu mengambil tema “Bersatu Memenangkan Program Kemandirian Nasional Untuk Mewujudkan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945”. Isnan Subkhi, Staf Deputi Politik KPW PRD Lampung, memulainya dengan membacakan dokumen sikap politik PRD terhadap Pilpres tahun 2014.
Seusai pembacaan dokumen sikap politik, diadakan diskusi terbuka dan tanggapan. Enny Mushidah, wartawan Antara, sempat mempertanyakan kemana pilihan politik PRD diberikan antara kedua capres.
“PRD tidak mendukung salah satu capres, bukan berarti juga menyerukan golput, sebaliknya PRD memandang momentum ini sebagai ruang untuk melakukan pendidikan politik yang programatik dan idologis terhadap masyarakat. Pasalnya, keduanya adalah representasi kaum nasionalis yang sudah berhasil menyingkirkan kaum neoliberalis dari panggung politik nasional. Tugas PRD adalah memagari dan memajukan program-program pro kemandirian nasional yang sudah diusung oleh kedua capres,” kata Deputi Politik KPW PRD Lampung, Rakhmad Husein DC, menjawab pertanyaaan tersebut.
Annisa, seorang seniman drama yang turut hadir, memberikan pendapatnya. Menurut dia, masyarakat saat ini sudah dibuat terlalu bingung dalam menentukan pilihan, karena media massa tidak lagi berada pada jalurnya. Mereka sibuk mengunggulkan dan menjelekkan satu sama lain: Prabowo disebut pelanggar HAM, sedangkan Jokowi dituding menutupi identitas asilnya sebagai keturunan etnis cina dan seorang muallaf.
Menaggapi hal tersebut, Isnan Subkhi mengatakan, yang terpenting adalah kita harus mengedepankan kecerdasan dalam menyaring semua informasi yang diberikan oleh semua media massa. “Kita jangan mau digiring menjadi bodoh dan melupakan persoalan pokok yang semestinya dibahas, yakni program-program kebijakan pro kemandirian nasional yang telah dikumandangkan oleh kedua capres. Semestinya kita bisa mendesakkan persoalan ini hingga pada tataran bagaimana operasionalisasinya,” pungkas alumnus Unila itu.
Senada dengan itu, ketua PMKRI Lampung Rizal mengatakan, “jangan mau kita dibuat saling serang dan saling benci hanya karena fanatisme terhadap ketokohan capres-capres itu saja, bisa jadi kampanye hitam ini menimbulkan chaos, konflik horizontal di antara masyarakat itu sendiri, ini sangat bertentangan dengan semangat persatuan dan kebhinekaan yang selama ini kita agungkan.”
Menurutnya, kita harus sadar sepenuhnya bahwa munculnya duel kekuatan nasionalis di pilpres ini merupakan buah dari pendidikan politik kritis yang selama dua periode kepemimpinan SBY ini selalu didengungkan oleh berbagai elemen gerakan melalui protes dan aksi massa.
“Ternyata rakyat kita mulai sadar bahwa rezim neoliberal harus dihukum dan disisihkan dari arena,” katanya.
Rizmayanti, aktivis LMND Lampung, menegaskan, “sebagai organisasi gerakan, kita semua tentu memiliki kesadaran lebih terhadap momentum politik semacam pilres, oleh karenanya menjadi tugas kita bersama untuk mengawal dan memajukan proses ini menjadi ajang pencerdasan politik rakyat.”
Menurut dia, kaum pergerakana harus gencar mengajak seluruh lapisan rakyat memperdebatkan agenda-agenda kampanye positif. “Kita harus mendorong partisipasi aktif rakyat agar pemerintahan baru yang terpilih kelak bisa konsisten menjalankan roda pemerintahan demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan,” serunya.
Togar Harahap
Tidak ada komentar:
Posting Komentar